TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Bawaslu memberikan sanksi tegas pada setiap pasangan calon yang melanggar protokol Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020.
“Buat PSI, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena Pilkada 2020 tidak bisa ditunda maka penegakan protokol kesehatan tidak bisa di tawar-tawar lagi, kalau perlu paslon didiskualifikasi” ujar Isyana Bagus Oka, Ketua DPP PSI dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, 25 September 2020
Isyana menyatakan sanksi ringan seperti peringatan tertulis tidak akan berpengaruh. Karena ini merupakan pelanggaran yang menyangkut nyawa manusia. “Terkait dengan protokol kesehatan tentu KPU harus menyusun aturan yang rinci dan terukur. Karena aturan ini akan menjadi panduan dan rujukan bersama, sehingga potensi perbedaan tafsir bisa diminimalkan,” ujar Isyana
Partai Solidaritas Indonesia, lanjut Isyana, akan memberikan sanksi tegas untuk para kader partai yang terlibat dalam pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini telah beberapa kali di sampaikan DPP PSI kepada para kader
PSI sudah memerintahkan dan meminta seluruh kader dan meminta para calon kepala daerah yang didukung untuk benar-benar mematuhi protokol Covid-19.
Isyana menyatakan penggunaan cara kampanye yang berbeda dan menekankan protokol kesehatan menjadi sangat penting di tengah pagebluk Covid-19. Salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi.
“Terima kasih kepada KPU yang sudah mendengar aspirasi kami. Semoga ini membawa kebaikan bersama,” tutur Isyana.
ALEXANDRA HELENA
