Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PSI Ingin Ada Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Protokol Covid-19

Reporter

image-gnews
Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka saat mendatangi Kantor KPU dalam rangka pendaftaran partai PSI di Gedung KPU, Jakarta, 10 Oktober 2017. Ia merupakan pembaca berita Indonesia. Tempo/Ilham Fikri
Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka saat mendatangi Kantor KPU dalam rangka pendaftaran partai PSI di Gedung KPU, Jakarta, 10 Oktober 2017. Ia merupakan pembaca berita Indonesia. Tempo/Ilham Fikri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Bawaslu memberikan sanksi tegas pada setiap pasangan calon yang melanggar protokol Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020.

“Buat PSI, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena Pilkada 2020 tidak bisa ditunda maka penegakan protokol kesehatan tidak bisa di tawar-tawar lagi, kalau perlu paslon didiskualifikasi” ujar Isyana Bagus Oka, Ketua DPP PSI dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, 25 September 2020

Isyana menyatakan sanksi ringan seperti peringatan tertulis tidak akan berpengaruh. Karena ini merupakan pelanggaran yang menyangkut nyawa manusia. “Terkait dengan protokol kesehatan tentu KPU harus menyusun aturan yang rinci dan terukur. Karena aturan ini akan menjadi panduan dan rujukan bersama, sehingga potensi perbedaan tafsir bisa diminimalkan,” ujar Isyana

Partai Solidaritas Indonesia, lanjut Isyana, akan memberikan sanksi tegas untuk para kader partai yang terlibat dalam pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini telah beberapa kali di sampaikan DPP PSI kepada para kader

PSI sudah memerintahkan dan meminta seluruh kader dan meminta para calon kepala daerah yang didukung untuk benar-benar mematuhi protokol Covid-19.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Isyana menyatakan penggunaan cara kampanye yang berbeda dan menekankan protokol kesehatan menjadi sangat penting di tengah pagebluk Covid-19. Salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi.

“Terima kasih kepada KPU yang sudah mendengar aspirasi kami. Semoga ini membawa kebaikan bersama,” tutur Isyana.

ALEXANDRA HELENA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Fakta Kabar Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta 2024

22 menit lalu

Bakal calon gubernur yang diusung PKB Anies Baswedan tiba di kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Kunjungan Anies ini tepat sehari setelah PKB Jakarta memutuskan untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
5 Fakta Kabar Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta 2024

Hal itu setelah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan pada Rabu, 12 Juni 2024 maju Pilgub Jakarta.


Profil Grace Natalie Setelah jadi Stafsus Presiden kini Jabat Komisaris MIND ID

4 hari lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Perempuan Tionghoa untuk Indonesia Maju mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 serta menggaungkan menang sekali putaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Grace Natalie Setelah jadi Stafsus Presiden kini Jabat Komisaris MIND ID

Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natalie Louisamenduduki posisi komisaris di MIND ID


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

4 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Ketua DPD PSI Batam Terjerat Kasus Narkoba, Sebelumnya Ketua PSI Jakbar Diduga Lakukan Kekerasan Seksual

6 hari lalu

Ketua DPD PSI Kota Batam, Susanto. Foto: Istimewa
Ketua DPD PSI Batam Terjerat Kasus Narkoba, Sebelumnya Ketua PSI Jakbar Diduga Lakukan Kekerasan Seksual

Ketua DPD PSI Batam ditangkap karena narkoba, sebelumnya Ketua PSI Jakbar diadukan dalam kasus kekerasan seksual seksual.


Ketua PSI Batam Ditangkap Polisi karena Narkoba Akhirnya Direhabilitasi, Ini Alasannya

6 hari lalu

Kasi Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba menjelaskan kasus penangkapan Ketua PSI Batam Susanto yang tersandung kasus narkoba kepada awak media, Jumat, 7 Juni 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Ketua PSI Batam Ditangkap Polisi karena Narkoba Akhirnya Direhabilitasi, Ini Alasannya

Ketua DPD PSI Kota Batam Susanto mengonsumsi narkoba sejak 2011


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

8 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

8 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

8 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

Pendanaan Pilkada serentak 2024 sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024.


Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

11 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah hingga tingkat kelurahan.


Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

11 hari lalu

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menunjukkan tanda terima pengaduan masyarakat mengenai laporan dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Bareskrim Polri, Senin, 3 Juni 2024. FOTO: TEMPO/Alpin Pulungan
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

Sejumlah orang melaporkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan ijazah dalam pencalonan di Pilkada 2020