Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Sambas Usut Stiker Inkumben dalam Bantuan Pangan untuk Tenaga Medis

Reporter

image-gnews
ilustrasi pilkada
ilustrasi pilkada
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sambas, Kalimantan Barat menelusuri terkait adanya stiker inkumben yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020, Atbah - Hairiah yang diduga ada dalam bantuan pangan untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Semparok.

"Saat ini terkait persoalan stiker yang diduga ada dalam bantuan pangan ke tenaga kesehatan honorer Puskemas Semparuk dalam tahap proses penelusuran. Hasilnya seperti apa nanti kami lihat hasil penelusuran tersebut," ujar Komisioner Bawaslu Sambas, Mustadi saat dihubungi di Sambas, Sabtu 19 September 2020.

Ketua Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS), Rixsy menilai kalau benar bantuan diberikan diselipkan stiker berbau kampanye, sangat disayangkan. Terlepas siapa yang sebenarnya berbuat, tindakan melawan aturan tidak dibolehkan.

"Tentu hal ini bisa melanggar, apalagi kalau bantuan menggunakan dana pemerintah namun dibayangi oleh unsur kepentingan politik berkaitan Pilkada. Intinya tidak boleh ada unsur politik dalam memberikan bantuan apa pun kepada masyarakat," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia meminta inkumben dalam hal apa pun tidak menyelewengkan kekuasaan sebagai bupati dan wakil bupati aktif. Hal itu karena di sisi lainnya mereka sebagai bakal pasangan calon yang kembali berlaga.

"Kepentingan pencalonan dan urusan pemerintahan harus dibedakan. Jangan sampai kepentingan untuk kembali berkuasa apa pun bisa dilakukan," katanya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

3 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

6 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

6 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

7 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

Pendanaan Pilkada serentak 2024 sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024.


Kemenkes Endus Dugaan Praktik Calo SKP Tenaga Medis dan Kesehatan

10 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemenkes Endus Dugaan Praktik Calo SKP Tenaga Medis dan Kesehatan

Kemenkes akan segera menerbitkan peraturan pengawasan praktik percaloan untuk membantu tenaga medis dan kesehatan mendapatkan Satuan Kredit Profesi.


Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

10 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah hingga tingkat kelurahan.


Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

10 hari lalu

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menunjukkan tanda terima pengaduan masyarakat mengenai laporan dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Bareskrim Polri, Senin, 3 Juni 2024. FOTO: TEMPO/Alpin Pulungan
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

Sejumlah orang melaporkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan ijazah dalam pencalonan di Pilkada 2020


Kemenkes Ancam Cabut Izin Praktik Tenaga Medis dan Kesehatan yang Pakai Calo SKP

10 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemenkes Ancam Cabut Izin Praktik Tenaga Medis dan Kesehatan yang Pakai Calo SKP

Kemenkes akan segera menerbitkan peraturan pengawasan praktik percaloan untuk membantu tenaga medis dan kesehatan mendapatkan Satuan Kredit Profesi.


Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

11 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

Bawaslu menyatakan akan menghormati seluruh putusan MA.


Kasatgas Operasi Damai Cartenz Sebut KKB Teror Tenaga Medis, Guru, hingga Murid di Paniai Papua Tengah

15 hari lalu

Kasatgas Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani. Foto: Satgas Damai Cartenz
Kasatgas Operasi Damai Cartenz Sebut KKB Teror Tenaga Medis, Guru, hingga Murid di Paniai Papua Tengah

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Komisaris Besar Faizal Ramadhani menuding KKB menebar teror di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.