Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada 2020, KPU Diminta Larang Narasi yang Lecehkan Calon Perempuan

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) melakukan aksi diam di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. Aksi ini dilatarbelakangi masih adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) melakukan aksi diam di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. Aksi ini dilatarbelakangi masih adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan aturan melarang narasi atau tindakan bersifat melecehkan bakal calon perempuan di Pilkada 2020.

Kaukus Perempuan Parlemen juga menyatakan menolak segala bentuk pelecehan seksual baik verbal maupun fisik terhadap bakal calon kepala daerah perempuan di Pilkada 2020.

"Semua pihak hendaknya dapat menerima dan menghargai bahwa hak politik perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi," kata Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Diah Pitaloka dalam keterangan tertulis, Ahad, 13 September 2020.

Diah mengatakan tak sedikit bakal calon kepala daerah perempuan yang berlaga di Pilkada 2020. Merujuk data dari laman infopemilu.kpu.go.id, ada 156 bakal calon kepala daerah perempuan di Pilkada 2020, dengan 2 bakal calon gubernur, 3 bakal calon wakil gubernur, 68 bakal calon bupati, 58 bakal calon wakil bupati, 15 bakal calon wali kota, dan 10 bakal calon wakil wali kota.

Diah berharap pesta demokrasi Pilkada 2020 dapat menempatkan seluruh bakal calon kepala daerah dalam posisi yang setara dan berdaya tanpa memandang perbedaan latar belakang, termasuk gender.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menyayangkan sejumlah pihak yang justru melakukan tindakan diskriminatif dengan melontarkan ucapan bernada pelecehan seksual verbal kepada bakal calon kepala daerah perempuan.

Diah mengatakan hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 1984. Secara mendasar, kata dia, ucapan bernada pelecehan seksual sekaligus mengingkari eksistensi perempuan sebagai manusia yang setara dan berdaya.

"Kaukus Perempuan Parlemen meminta semua pihak menghargai proses demokrasi dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan mengedepankan semangat kontestasi yang sehat, fair, dan nondiskriminasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Diah juga meminta masyarakat bersama-sama mengawal proses demokratisasi Pilkada 2020 agar benar-benar menjadi momentum memilih calon kepala daerah yang berkualitas secara demokratis, jujur, dan berkeadilan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

11 jam lalu

Suasana acara Pelepasan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

KPK menyebutkan calon kepala daerah yang memberikan sesuatu kepada rakyat saat pemilihan adalah awal dari suatu tindak pidana.


Budi Arie Klarifikasi Pernyataan Perempuan Lebih Kejam dari Laki-laki

2 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Klarifikasi Pernyataan Perempuan Lebih Kejam dari Laki-laki

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim tak menghina perempuan.


FSBPI: UU KIA Berpotensi Singkirkan Tenaga Kerja Perempuan Secara Sistematis

9 hari lalu

Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan aktivis bersorak-sorai gembira usai RUU PPRT disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Pengesahan RUU PPRT jadi usul inisiatif DPR ini turut dihadiri oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil. Di antaranya Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dan Perempuan Mahardhika. TEMPO/M Taufan Rengganis
FSBPI: UU KIA Berpotensi Singkirkan Tenaga Kerja Perempuan Secara Sistematis

Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) berpeluang menyingkirkan tenaga kerja perempuan yang sudah menikah


Retno Marsudi Luruskan Ucapan Prabowo tentang Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB ke Gaza

11 hari lalu

Ratusan umat muslim saat ambil bagian dalam protes untuk memperingati 76 tahun Nakba,
Retno Marsudi Luruskan Ucapan Prabowo tentang Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB ke Gaza

Menlu Retno mengatakan Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar untuk pasukan perdamaian PBB.


Sah! Claudia Sheinbaum Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

11 hari lalu

Claudia Sheinbaum. REUTERS/Raquel Cunha
Sah! Claudia Sheinbaum Jadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

Claudia Sheinbaum memenangkan pemilu Meksiko dan mencatatkan diri sebagai presiden perempuan pertama negara itu.


Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

11 hari lalu

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menunjukkan tanda terima pengaduan masyarakat mengenai laporan dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Bareskrim Polri, Senin, 3 Juni 2024. FOTO: TEMPO/Alpin Pulungan
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

Sejumlah orang melaporkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan ijazah dalam pencalonan di Pilkada 2020


Claudia Sheinbaum Akan Menjadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

11 hari lalu

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum Akan Menjadi Presiden Perempuan Pertama Meksiko

Claudia Sheinbaum akan menjadi pemimpin perempuan pertama di Meksiko yang meraih kemenangan besar dalam pemilu terbaru.


MA Buat Putusan Syarat Usia Kepala Daerah dalam 3 Hari, Jubir: Asas Peradilan Itu Cepat

13 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
MA Buat Putusan Syarat Usia Kepala Daerah dalam 3 Hari, Jubir: Asas Peradilan Itu Cepat

Juru Bicara MA Suharto mengatakan, proses putusan yang cepat telah sesuai dengan asas peradilan.


Respons Mahkamah Agung Soal KY yang Buka Peluang Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

13 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Respons Mahkamah Agung Soal KY yang Buka Peluang Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY menginstruksikan tim Waskim dan Investigasi untuk mendalami putusan Mahkamah Agung tentang perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.


Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah hanya Dalam 3 Hari, Dejavu Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres?

13 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah hanya Dalam 3 Hari, Dejavu Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres?

Putusan MA soal batas usia kepala daerah diputuskan dalam tiga hari sejak didistribusikan pada 27 Mei dan diputus pada 29 Mei 2024. Ingat putusan MK?