Simulasi Pilkada 2020, Penyandang Disabilitas Keluhkan Hal Ini

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas membantu penyandang disabilitas memasukkan surat suara ketika mengikuti pemilu 2019 susulan di TPS 31 Jayapura Selatan, Jayapura, Papua, Kamis, 18 April 2019. Pemilu susulan diselenggarakan di sejumlah TPS di Jayapura, Banggai, dan Jambiketerlambatan logistik pemilu. ANTARA/Gusti Tanati

    Petugas membantu penyandang disabilitas memasukkan surat suara ketika mengikuti pemilu 2019 susulan di TPS 31 Jayapura Selatan, Jayapura, Papua, Kamis, 18 April 2019. Pemilu susulan diselenggarakan di sejumlah TPS di Jayapura, Banggai, dan Jambiketerlambatan logistik pemilu. ANTARA/Gusti Tanati

    TEMPO.CO, Serpong - Kepala Bidang Politik Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Mahmud fasa mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang menjadi catatan untuk KPU terhadap pemilih penyandang disabilitas.

    "Yang pertama teman-teman tuna netra tidak usah menggunakan sarung tangan, karena dia tidak bisa membaca braile kan. Teman-teman tuna netra dibantukan menggunakan template guruf braile," katanya usai melakukan simulasi pilkada di lapangan PTP, Cilenggang, Serpong, Sabtu 12 September 2020.

    Menurut Mahmud, apabila tuna netra menggunakan sarung tangan maka mereka tidak akan bisa karena huruf braille tidak dapat teraba dengan baik, mereka cukup menggunakan hand sanitizer.

    "Kemudian tman-teman tuna rungu juga meminta agar petugas membuka masker saat berkomunikasi. Karena mereka kan berkomunikasi dengan gerak bibir sehingga petugas harus membuka masker saat berkomunikasi dengan teman-teman tuna rungu," ujarnya.

    Berikutnya, kata Mahmud, bagi teman-teman pengguna kursi roda ini mengeluhkan apabila mereka memakai sarung tangan, maka mereka akan licin untuk mendorong kursi rodanya.

    "Kami meminta KPU untuk kedepannya  meberikan bantuan kepada teman-teman kursi roda saat menggunakan sarung tangan, karena mereka akan susah untuk mendorong rodanya. Terakhir di DPT itu ada keterangan disabilitas dan normal itu kan tidak bagus ya, bahasanya sangat kasar sekali tidak sesuai dengan Undang-undang," ungkapnya.

    Mahmud menyarankan untuk berikutnya di DPT tidak menggunakan normal tapi non-disabilitas. Kalau menggunakan kata normal itu terdengar tidak etis.

    "Makanya kami minta KPU itu istilahnya diubah, jadi berapa non-disabilitas, berapa disabilitas. Jadi bukan normal, sebut saja non disabilitas," tambahnya.

    Sementara ketua KPU kota Tangerang Selatan Bambang Dwitoro mengatakan bahwa dengan simulasi Pilkada 2020 hari ini, pihaknya sudah mencatat beberapa hal termasuk masukan dari penyandang disabilitas.

    "Tadi saat evaluasi juga sudah dicatat oleh pihak KPU RI, masukan dari teman- teman penyandang disabilitas juga sudah kita catat untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020," singkatnya.

    MUHAMMAD KURNIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebiasaan Anak Berbohong Dapat Merugikan Mereka Saat Dewasa

    Anak bisa melakukan kebohongan dengan atau tanpa alasan. Berbohong menurut si anak dapat menyelamatkan mereka dari konsekuensi yang diterimanya.