Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jatah Kampanye Peserta Pilkada Pelanggar Protokol Covid-19 Diusulkan Dihilangkan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Suasana acara kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Suasana acara kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu memberikan sanksi tegas kepada peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol Covid-19 pada saat pendaftaran.

"Sanksi tegas untuk peserta perlu diterapkan, khususnya administrasi," kata Veri kepada Tempo, Jumat, 11 September 2020.

Veri mengatakan, pemerintah mesti mengambil langkah serius untuk menanggapi situasi berkembang, khususnya pelanggaran protokol kesehatan. Apalagi, kini ada puluhan calon kepala daerah yang positif Covid-19.

Terkait wacana diskualifikasi calon kepala daerah, Veri menilai UU Pilkada belum mengakomodir pelanggaran karena faktor protokol kesehatan. "Ada batasan kuat untuk diskualifikasi," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan sanksi administrasi yang bisa diterapkan, yaitu menghilangkan jatah kampanye, seperti mengurangi intensitas hingga tidak bisa kampanye sama sekali, dan tidak bisa mengumpulkan tim.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengumumkan 72 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada 2020 telah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Mereka terdiri dari satu gubernur, 35 bupati, lima wali kota, 26 wakil bupati dan lima wakil wali kota.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

11 hari lalu

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menunjukkan tanda terima pengaduan masyarakat mengenai laporan dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Bareskrim Polri, Senin, 3 Juni 2024. FOTO: TEMPO/Alpin Pulungan
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

Sejumlah orang melaporkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan ijazah dalam pencalonan di Pilkada 2020


Kasus Positif Covid-19 di Rusia Naik

18 Januari 2024

Seorang pekerja medis menyuntikkan vaksin Covid-19 bernama Sputnik V pada seorang sukarelawan dalam uji klinis tahap tiga di Moskow, Rusia, 15 September 2020. Rusia telah mengumpulkan sebanyak 55.000 orang relawan yang bersedia ikut serta dalam pengujian klinis vaksin Covid-19. Xinhua/Alexander Zemlianichenko Jr
Kasus Positif Covid-19 di Rusia Naik

Kasus positif Covid-19 di Rusia mengalami kenaikan, namun begitu kampanye imunisasi vaksin virus corona dianggap belum perlu.


Dinkes DKI: Pancaroba Jadi Salah Satu Penyebab Naiknya Kasus Covid-19

17 Desember 2023

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dinkes DKI: Pancaroba Jadi Salah Satu Penyebab Naiknya Kasus Covid-19

Peralihan musim atau pancaroba menjadi salah satu penyebab naiknya kasus Covid-19. Imunitas tubuh menurun.


Perlunya Sosialisasi Prokes untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

15 Desember 2023

Ilustrasi cuci tangan. pixabay.com
Perlunya Sosialisasi Prokes untuk Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Sosialisasi protokol kesehatan perlu digalakkan kembali di media untuk menekan kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini naik.


Covid-19 Kembali Mengancam, Ini Pesan Guru Besar UI

14 Desember 2023

Ilustrasi wanita menggunakan masker dua lapis. Shutterstock
Covid-19 Kembali Mengancam, Ini Pesan Guru Besar UI

Guru Besar UI mengatakan orang dengan gejala flu, yang dia nilai mirip gejala COVID-19, perlu memakai masker untuk mencegah penularan.


Satu Pasien Positif Covid-19 di Solo, Gibran Yakin Tidak Seganas Dulu

14 Desember 2023

Calon wakil presiden Indonesia nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka didampingi istrinya, Selvi Ananda menghadiri deklarasi dukungan oleh kelompok masyarakat Buruh Pelabuhan Indonesia Maju di Rusun Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 9 Desember 2023. Di hadapan warga, Gibran berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikasi profesi buruh hingga bakal mempercantik Rusun Cilincing. Dalam kunjungan itu, Gibran juga sempat membagikan buku tulis kepada anak-anak. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Satu Pasien Positif Covid-19 di Solo, Gibran Yakin Tidak Seganas Dulu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap merebaknya kembali kasus positif Covid-19.


Dinkes DKI Imbau Masyarakat Tak Perlu Panik Meski Ada 271 Kasus Positif Covid-19 dalam Sepekan

14 Desember 2023

Warga melakulan pemeriksaan kesehatan sebelum mendapatkan suntikan dosis keempat atau booster kedua vaksinasi Covid-19 di Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2023. Pelaksanaan vaksinasi ini dilaksanakan serentak di sejumlah puskesmas kelurahan dan kecamatan di Jakarta Timur.TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Dinkes DKI Imbau Masyarakat Tak Perlu Panik Meski Ada 271 Kasus Positif Covid-19 dalam Sepekan

Dinkes DKI mencatat ada 271 kasus baru positif Covid-19 pada 4-10 Desember di Jakarta. Masyarakat diminta tak perlu panik.


4 Langkah Dinas Kesehatan DKI Jakarta Mengerem Kasus Covid-19

11 Desember 2023

Pedagang menjual masker saal munculnya Covid-19 Pirola di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Subvarian Pirola sudah menyebar di beberapa negara besar seperti Amerika dan wilayah Eropa. TEMPO/Magang/Joseph
4 Langkah Dinas Kesehatan DKI Jakarta Mengerem Kasus Covid-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta kembali mengintensifkan vaksinasi sebagai langkah pencegahan lonjakan baru kasus Covid-19.


4 Fakta Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

11 Desember 2023

Ilustrasi Covid-19 varian Pirola. Shutterstock
4 Fakta Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Dinas Kesehatan DKI mencatat 27 November hingga 3 Desember 2023, ada 80 kasus Covid-19. Ada 90 persen ringan dan tanpa gejala 10 persen gejala sedang.


Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Dinkes DKI: Warga Usia 50 Tahun Ke Atas Harus Sudah Vaksinasi Dosis ke-4

8 Desember 2023

Vaksinasi Covid-19 tetap digencarkan di Yogyakarta pada Senin (26/6) meski status pandemi telah dicabut. Dok.istimewa
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Dinkes DKI: Warga Usia 50 Tahun Ke Atas Harus Sudah Vaksinasi Dosis ke-4

Dinas Kesehatan DKI menyebut lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta tercatat sejak 13 November 2023.