Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Situs KPU Tumbang Beberapa Hari Setelah Teror dan Upaya Peretasan

Reporter

Editor

Ali Anwar

TEMPO/ Fransiskus S
TEMPO/ Fransiskus S
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Situs kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami masalah atau down. Belum dipastikan sejak kapan situs KPU mengalami masalah.

Namun, pada Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 00.00 hingga 04.00 WIB situs KPU tak dapat diakses. “Connection timed out,” seperti tertera setiap kali situs itu diakses, Sabtu, 30 Juni 2018.

Belum diketahui penyebab situs KPU tak dapat diakses. Upaya Tempo mengklarifikasi kejadian ini belum membuahkan hasil. Dua Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Viryan, belum merespon pesan Whatsapp yang dikirim Tempo pada Sabtu dini hari.

Masalah pada situs KPU terjadi sekitar tiga hari setelah programmer serta ahli informasi dan teknologi (IT) KPU mengaku diteror dan mengalami upaya peretasan. Usai gelaran Pilkada 2018, Rabu, 27 Juni 2018, sejumlah ahli IT KPU mengaku diteror nomor asing tidak dikenal.

Programer KPU, Harry Sufehmi merupakan salah satu orang yang mengalami kejadian itu. Harry mengirim tangkapan layar kepada Tempo yang menunjukan ada belasan nomor berkode luar negeri yang meneror dia dan rekan-rekannya sejak Rabu malam.  "Kami dapat misscall sampai ratusan kali per jam. Handphone saya sampai panas sekali dan harus di non-aktifkan," kata Harry saat dihubungi Tempo pada Kamis, 28 Juni 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harry bertanggungjawab pada sistem IT untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019. Namun menurut dia, programer dan ahli IT Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) yang menangani Pilkada 2018 juga mengalami hal yang sama.

Menurut Harry, orang tak dikenal juga berupaya meretas akun Whatsapp dan Telegram miliknya. Dia mengatakan salah satu server yang diduga berasal dari Singapura bahkan sempat membobol akun Telegram miliknya. "Kami mensinyalir ada upaya mengganggu dan memutuskan komunikasi," ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui ada upaya para pembajak internet meretas akun Telegram dan Whatsapp milik programer dan tim IT KPU. Namun, Pramono memastikan tindakan itu tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan resmi dalam Pilkada 2018. "Tidak akan ada pengaruhnya terhadap real count. Sebab, hasil resmi direkapitulasi secara manual," ujar Pramono di kantornya pada Kamis, 28 Juni 2018.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

11 jam lalu

Pemilih Pemula Dinilai Penting
6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

Mengikuti pemilihan presiden untuk pertama kalinya membutuhkan sejumlah persiapan


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

3 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

3 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

3 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

3 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

3 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

4 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

4 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

4 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.