Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Situs KPU Tumbang Beberapa Hari Setelah Teror dan Upaya Peretasan

Reporter

Editor

Ali Anwar

image-gnews
TEMPO/ Fransiskus S
TEMPO/ Fransiskus S
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Situs kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami masalah atau down. Belum dipastikan sejak kapan situs KPU mengalami masalah.

Namun, pada Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 00.00 hingga 04.00 WIB situs KPU tak dapat diakses. “Connection timed out,” seperti tertera setiap kali situs itu diakses, Sabtu, 30 Juni 2018.

Belum diketahui penyebab situs KPU tak dapat diakses. Upaya Tempo mengklarifikasi kejadian ini belum membuahkan hasil. Dua Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan Viryan, belum merespon pesan Whatsapp yang dikirim Tempo pada Sabtu dini hari.

Masalah pada situs KPU terjadi sekitar tiga hari setelah programmer serta ahli informasi dan teknologi (IT) KPU mengaku diteror dan mengalami upaya peretasan. Usai gelaran Pilkada 2018, Rabu, 27 Juni 2018, sejumlah ahli IT KPU mengaku diteror nomor asing tidak dikenal.

Programer KPU, Harry Sufehmi merupakan salah satu orang yang mengalami kejadian itu. Harry mengirim tangkapan layar kepada Tempo yang menunjukan ada belasan nomor berkode luar negeri yang meneror dia dan rekan-rekannya sejak Rabu malam.  "Kami dapat misscall sampai ratusan kali per jam. Handphone saya sampai panas sekali dan harus di non-aktifkan," kata Harry saat dihubungi Tempo pada Kamis, 28 Juni 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harry bertanggungjawab pada sistem IT untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019. Namun menurut dia, programer dan ahli IT Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) yang menangani Pilkada 2018 juga mengalami hal yang sama.

Menurut Harry, orang tak dikenal juga berupaya meretas akun Whatsapp dan Telegram miliknya. Dia mengatakan salah satu server yang diduga berasal dari Singapura bahkan sempat membobol akun Telegram miliknya. "Kami mensinyalir ada upaya mengganggu dan memutuskan komunikasi," ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui ada upaya para pembajak internet meretas akun Telegram dan Whatsapp milik programer dan tim IT KPU. Namun, Pramono memastikan tindakan itu tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan resmi dalam Pilkada 2018. "Tidak akan ada pengaruhnya terhadap real count. Sebab, hasil resmi direkapitulasi secara manual," ujar Pramono di kantornya pada Kamis, 28 Juni 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

11 jam lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Menurut Anies, peraturan yang ada tidak seharusnya diubah-ubah.


KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

17 jam lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Jabar Rekrut Ribuan Pantarlih untuk Pilkada 2024, Cek Cara Daftarnya

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024. Pendaftaran ditutup Rabu, 19 Juni 2024.


KPU Jabar Rekrut 132.261 Orang Pantarlih untuk Pilkada 2024

21 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Jabar Rekrut 132.261 Orang Pantarlih untuk Pilkada 2024

KPU Jabar merekrut sebanyak 132.261 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih untuk Pilkada 2024


Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

1 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

Persiapan KPU Kalbar mencakup penyusunan surat tindak lanjut yang akan dibuat KPU RI perihal pelaksanaan PSU.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

1 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

1 hari lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

2 hari lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

2 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

3 hari lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik dna konflik kepentingan


Peras Ria Ricis Rp 300 Juta, Pria Asal Cipayung Pinjam Rekening Teman untuk Tampung Uang

3 hari lalu

Ria Ricis di Capital Place, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Juni 2018. (TEMPO/Yatti Febri Ningsih).
Peras Ria Ricis Rp 300 Juta, Pria Asal Cipayung Pinjam Rekening Teman untuk Tampung Uang

Polda Metro Jaya akan meminta keterangan Jeki untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Jeki dalam kasus pemerasan Ria Ricis.