Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Lampung, Bawaslu Catat 9 Kejadian Khusus

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat adanya kejadian khusus yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan sebaran wilayah. Ada 9 kejadian dalam pilkada yang terjadi di lima Kabupaten di Lampung.

Pertama kejadian di Kabupaten Mesuji. Tepatnya di TPS 01 Kelurahan Desa Nipah Kuning. Lima orang warga pergi ke TPS yang salah saat mencoblos. "Harusnya mereka nyoblos di TPS 01, tapi malah di TPS 02," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Juni 2018.

Baca: Hasil Quick Count, PDIP Kalah Telak

Lalu, di Kabupaten Tubaba, ada dua kejadian khusus, yakni di TPS 03 Kelurahan Tiyuh Totokaton dan TPS 02 Kelurahan Tiyuh Gunubg Katun Malay. Di TPS 03, terjadi kekurangan surat suara.

"Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 523 orang. Tapi surat suara yang tersedia hanya 412 surat. Jadi kurang 124 surat," kata Ratna. Sedangkan di TPS 02, sempat terjadi keributan terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Ada seorang warga yang ingin mencoblos namun tidak memiliki form C6 dan tidak terdaftar sebagai DPT. "Tapi yang bersangkutan tidak terima dengan penjelasan KPPS dan melakukan pengrusakan," kata Ratna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Hasil Quick Count, Pasangan Inkumben Klaim Kalahkan Kotak Kosong

Lalu, di seluruh TPS di Lampung Barat, beredar dua jenis surat mandat saksi pasangan calon nomor urut dua, Herman HN-Sutono. Satu surat ditandatangani oleh tim kampanye Sudin (Ketua DPD PDIP Lampung) dan Ningrum (Sekretaris DPD PDIP Lampung) dan satunya lagi ditandatangani oleh Herman HN (cagub) dan Eva Dwiana (istri Herman).

Bawaslu juga mencatat di Kabupaten Pasawaran, tepatnya di TPS 10 Kelurahan Cipadang, ada kekurangan surat suara sebanyak 51 lembar. Sementara itu di TPS 12 dan TPS 08, kedua kotak suara tersebut tertukar. Lalu, di TPS 03 satu bendel C KWK-C7 KWK tidak ada.

Terakhir, di Kabupaten Bandar Lampung, ada seorang warga yang tidak berada dalam DPT, tidak memiliki e-KTP dan surat keterangan tetapi yang bersangkutan memiliki C6. Hal itu terjadi di TPS 18 dan TPS 04.

Baca: Pilkada Jawa Barat, Deddy Mizwar Unggul di Lapas Gunung Sindur

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Strategi Golkar Menangkan Pemilu 2024: Caleg Cadangan hingga Tugas Khusus Ridwan Kamil

20 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato pengarahan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu, 4 Juni 2023. Rakernas tersebut membahas rencana kerja dalam rangka pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Strategi Golkar Menangkan Pemilu 2024: Caleg Cadangan hingga Tugas Khusus Ridwan Kamil

Golkar bertekad menjadi partai politik nomor satu pada Pemilu 2024. Strategi caleg cadangan dan memberikan tugas khusus kepada Ridwan Kamil.


Ragam Permintaan Rumah Demokrasi ke Bawaslu: dari Mitigasi Digitalisasi hingga Kampanye Hitam

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (tengah) didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja (keempat kanan), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (keempat kiri) melakukan peninjauan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR untuk Pemilu tahun 2024 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan proses verifikasi bacaleg untuk DPR tersebut progresnya telah mencapai 32 persen dan berlangsung 15 Mei - 23 Juni 2023. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ragam Permintaan Rumah Demokrasi ke Bawaslu: dari Mitigasi Digitalisasi hingga Kampanye Hitam

Rumah Demokrasi meminta agar Bawaslu miliki mitigasi digitalisasi hingga awasi kampanye hitam caleg lewat media digital.


PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

3 hari lalu

Staf Khusus Presiden PKS Sohibul Iman, Muhammad Kholid, menjadi salah satu caleg muda PKS dari Dapil Jawa Timur IV. Foto: Istimewa
PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

PSI tengah sibuk mendorong Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Depok 2024. PKS merespons manuver ini.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

3 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Awasi Kampanye Hitam Caleg Lewat Digital

3 hari lalu

Gedung Bawaslu Pusat. ANTARA
Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Awasi Kampanye Hitam Caleg Lewat Digital

Perkembangan dunia teknologi berpeluang terjadinya kampanye hitam yang mengisi ruang digital saat pelaksanaan Pemilu 2024. Perlu perhatian Bawaslu.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

3 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

4 hari lalu

Aldi Taher didaftarkan sebagai bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024 bersama Partai Perindo. Ia akan bertarung memperebutkan suara warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Instagram
4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

Aldi Taher didaftarkan bakal calon anggota legislatif oleh dua partai, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Perindo


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

4 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

4 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.


KPK Periksa Wakil Bupati Meranti Dalami Aliran Suap Muhammad Adil untuk Pilgub

5 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Wakil Bupati Meranti Dalami Aliran Suap Muhammad Adil untuk Pilgub

KPK memeriksa Wakil Bupati Meranti Asmar pada Senin 29 Mei 2023 perihal rencana penggunaan dana suap Bupati Meranti non-aktif Muhammad Adil.