Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Lampung, Bawaslu Catat 9 Kejadian Khusus

image-gnews
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat adanya kejadian khusus yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan sebaran wilayah. Ada 9 kejadian dalam pilkada yang terjadi di lima Kabupaten di Lampung.

Pertama kejadian di Kabupaten Mesuji. Tepatnya di TPS 01 Kelurahan Desa Nipah Kuning. Lima orang warga pergi ke TPS yang salah saat mencoblos. "Harusnya mereka nyoblos di TPS 01, tapi malah di TPS 02," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Juni 2018.

Baca: Hasil Quick Count, PDIP Kalah Telak

Lalu, di Kabupaten Tubaba, ada dua kejadian khusus, yakni di TPS 03 Kelurahan Tiyuh Totokaton dan TPS 02 Kelurahan Tiyuh Gunubg Katun Malay. Di TPS 03, terjadi kekurangan surat suara.

"Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 523 orang. Tapi surat suara yang tersedia hanya 412 surat. Jadi kurang 124 surat," kata Ratna. Sedangkan di TPS 02, sempat terjadi keributan terhadap Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Ada seorang warga yang ingin mencoblos namun tidak memiliki form C6 dan tidak terdaftar sebagai DPT. "Tapi yang bersangkutan tidak terima dengan penjelasan KPPS dan melakukan pengrusakan," kata Ratna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Hasil Quick Count, Pasangan Inkumben Klaim Kalahkan Kotak Kosong

Lalu, di seluruh TPS di Lampung Barat, beredar dua jenis surat mandat saksi pasangan calon nomor urut dua, Herman HN-Sutono. Satu surat ditandatangani oleh tim kampanye Sudin (Ketua DPD PDIP Lampung) dan Ningrum (Sekretaris DPD PDIP Lampung) dan satunya lagi ditandatangani oleh Herman HN (cagub) dan Eva Dwiana (istri Herman).

Bawaslu juga mencatat di Kabupaten Pasawaran, tepatnya di TPS 10 Kelurahan Cipadang, ada kekurangan surat suara sebanyak 51 lembar. Sementara itu di TPS 12 dan TPS 08, kedua kotak suara tersebut tertukar. Lalu, di TPS 03 satu bendel C KWK-C7 KWK tidak ada.

Terakhir, di Kabupaten Bandar Lampung, ada seorang warga yang tidak berada dalam DPT, tidak memiliki e-KTP dan surat keterangan tetapi yang bersangkutan memiliki C6. Hal itu terjadi di TPS 18 dan TPS 04.

Baca: Pilkada Jawa Barat, Deddy Mizwar Unggul di Lapas Gunung Sindur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Riset INDEF: Oligarki dan Kolusi Partai dalam Pilkada Sebabkan Pembangunan Ekonomi Tak Sehat

15 jam lalu

Ketua KPU Mochammad Afifuddin (ketiga kiri) bersama anggota KPU August Mellaz (kedua kiri), Idham Holik (ketiga kanan), Yulianto Sudrajat (kedua kanan), Parsadaan Harahap (kiri) dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Riset INDEF: Oligarki dan Kolusi Partai dalam Pilkada Sebabkan Pembangunan Ekonomi Tak Sehat

INDEF memaparkan hasil kajian yang menerapkan kerangka analisis ekonomi persaingan usaha terhadap kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024


Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

23 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.


KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

KPU Jateng menyatakan tiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di Pilkada 2024 akan berhadapan dengan kotak kosong.


Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Namun, pengamat Unair menyebutnya sebagai erosi demokrasi.


Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

1 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

Bawaslu memiliki keterbatasan akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon KPU di Pilkada 2024.


Beda Sikap KPK dan Kejagung soal Proses Hukum terhadap Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Beda Sikap KPK dan Kejagung soal Proses Hukum terhadap Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

KPK mengatakan akan segera mengirim surat kepada KPU mengenai calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.


KPK Bakal Surati KPU terkait Calon Kepala Daerah yang Berstatus Tersangka

2 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penelaahan laporan pengaduan masyarakat di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh putra Presiden RI, Jokowi, Kaesang Pangarep, berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650, sedangkan di Direktorat Gratifikasi KPK tengah mengumpulkan bahan terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh Walikota Medan Bobby Nasution dan istri Kahiyang Ayu. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Bakal Surati KPU terkait Calon Kepala Daerah yang Berstatus Tersangka

KPK berbeda sikap dengan Kejagung terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024.


Kata KPU Soal Koalisi Parpol yang Ingin Cabut Dukungan kepada Kandidat Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Kata KPU Soal Koalisi Parpol yang Ingin Cabut Dukungan kepada Kandidat Pilkada 2024

KPU masih menanti pertambahan bakal calon kepala daerah pada hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran Pilkada 2024.


Jaga Sumbu Filosofi Steril Alat Peraga Kampanye Pilkada, Yogyakarta Revisi Aturan

3 hari lalu

Bus Jogja Heritage Track (JHT) beroperasi dengan rute kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. (Dok. Istimewa)
Jaga Sumbu Filosofi Steril Alat Peraga Kampanye Pilkada, Yogyakarta Revisi Aturan

Kawasan Sumbu Filosofi merujuk garis imajiner yang membentang dari Tugu Yogyakarta-Malioboro-Keraton- Panggung Krapyak Yogyakarta.


Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

3 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Panglima TNI Sebut Pengamanan Pilkada 2024 di Semua Daerah Sama

Panglima TNI memastikan tidak ada pengamanan khusus untuk Pilkada 2024 di Jawa Tengah yang disebut terjadi "perang bintang".