TEMPO.CO, Bandung - Calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengatakan pemimpin Jawa Barat yang terpilih dalam kontestasi pilgub Jabar 2018 harus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Badan Pemeriksaan Keuangan RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat.
"Ya harus dipertahankan, saya kira bukan hal yang luar biasa, karena sudah mendapatkan tujuh kali berturut-turut," di Deddy Mizwar dalam siaran persnya, Jumat, 1 Juni 2018.
Menurut dia, opini WTP dari BPK RI merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah dalam melaporkan hasil keuangan daerahnya selama satu periode. "Jadi WTP sebetulnya bukan sebuah prestasi," katanya.
Cagub yang berpasangan dengan Dedi Mulyadi itu mengungkapkan, pada 2016, sebanyak 24 kota/kabupaten di Jawa Barat mendapatkan WTP dari BPK RI, sedangkan tiga daerah lainnya, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kota Bandung, hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
"Yang dipertanyakan ialah Kota Bandung mengapa belum pernah mendapatkan WTP. Barangkali mungkin tahun depan mendapatkan," katanya. Seperti diketahui, Wali Kota Bandung saat ini dijabat Ridwan Kamil, yang sedang cuti mengikuti pilgub Jabar 2018.
Sebelumnya, LKPD Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK RI tujuh kali berturut-turut sejak 2011.
