TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Ahmad Heryawan gagal menangani masalah Sungai Citarum selama masa pemerintahannya.
"Selama 10 tahun pemerintahan Kang Aher (Ahmad Heryawan), itu yang jadi masalah, kan. Sampai akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Jokowi," ujar Ridwan Kamil saat berkunjung ke Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Cianjur, Rabu 9 Mei 2018.
Kang Emil-sapaan Ridwan Kamil- mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup menjadi prioritas pertama jika dia terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, termasuk penanganan Sungai Citarum.
"Solusinya ada di sosok pemimpin. Jawa Barat ini 60 persen lingkungannya rusak, termasuk zona rawan longsor paling tinggi di Indonesia. Makanya, visi dan misi pasangan Rindu adalah prioritas lingkungan hidup, terutama penanganan Sungai Citarum," kata Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan akan terus mendorong dan mengingatkan para pengusaha di sepanjang Sungai Citarum agar mengelola air limbahnya dengan baik. Upaya itu merupakan bentuk mewujudkan program Citarum Harum yang butuh penanganan esktra.
"Kemarin sudah didorong kepada pengusaha-pengusaha. Banyak sekali perusahaan di sepanjang Sungai Citarum yang hampir 300 kilometer, sudah diminta kepada para pengusaha untuk mengelola air limbahnya dengan baik. Jadi gak boleh lagi item-item (hitam) dan merah airnya langsung masuk ke sungai," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, seusai silaturahmi ke kediaman Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh.
Pengawasan air limbah merupakan bagian gugus tugas dan tanggung jawab Kementerian LHK dibantu Pemprov Jabar dan pemkot serta pemkab di sepanjang aliran Sungai Citarum. Penanganan Sungai Citarum sendiri melibatkan berbagai elemen yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Tim kerjanya terdiri dari para menteri sebagai pengarah serta gubernur dan pangdam sebagai tim lapangan dibantu para pejabat teknis lainnya.
"Jadi penanganan Sungai Citarum itu sudah ada tim kerjanya. Selain mengawasi air limbah, Kementerian LHK juga mendapatkan tugas menangani sampah. Penanganannya ada dua. Kalau yang di badan sungai dengan volume sangat banyak, tugas pengerukan dan pemindahannya ada di bawah koordinasi PU (Pekerjaan Umum). Soal perilaku masyarakat terhadap sampah itu tugasnya pemprov dan Kementerian LHK," beber Siti.
Mengenai penanganan masalah Sungai Citarum, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah mengatakan masalahnya ada di lemahnya penegakan hukum. "Penegakan hukumnya sulit," kata Aher.
