Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa Agung Putuskan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

image-gnews
Jaksa Agung Dukung Dewan Pereteli Kewenangan KPK
Jaksa Agung Dukung Dewan Pereteli Kewenangan KPK
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendukung penundaan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018. Prasetyo mengatakan keputusan itu untuk menjaga stabilitas politik selama pilkada.

"Kebijakan tersebut terlebih untuk menghargai proses demokrasi agar lancar sesuai mekanisme dan tahapan yang ada," ujar Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.

Baca juga: Golkar Usul Perppu Calon Kepala Daerah Korupsi Dapat Diganti

Prasetyo menegaskan, meskipun kejaksaan menunda proses hukum, bukan berarti pengusutan dugaan pidana calon kepala daerah berhenti. Menurut dia, penundaan untuk memastikan pelaksanaan pilkada lancar.

"Ini juga untuk menghindari hal-hal yang mengganggu kontestasi menjadi berjalan tidak fair," ujarnya.

Selain itu, Prasetyo berdalih penundaan proses hukum karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak memungkinkan calon kepala daerah mengundurkan diri setelah penetapan Komisi Pemilihan Umum. Undang-undang, kata dia, malah memberikan ancaman pidana bagi calon yang menarik diri dari pencalonannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Undang-undang tak memungkinkan calon mengundurkan diri atau ditarik setelah penetapan oleh KPU," katanya.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Kejaksaan Agung tersebut. Menurut dia, kejaksaan juga perlu mengamankan proses pelaksanaan pilkada. "Kalau tidak, akan menimbulkan kekacauan dan menimbulkan ketidakstabilan politik," kata Taufiqulhadi.

Prasetyo menambahkan, tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tapi juga harus memperhatikan asas keadilan dan kebermanfaatan. Alasan itulah yang membuat kejaksaan menunda proses hukum calon kepala daerah. "Kejaksaan menentukan sikap untuk menunda penegakan hukum selama berlangsungnya proses pemilihan," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jaksa Agung Soroti Komposisi Anggota Pansel KPK yang Didominasi unsur Pemerintah

10 jam lalu

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Erick Thohir melaporkan sebanyak empat perusahaan BUMN yang diduga terindikasi korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Selasa (3/10). Laporan ini merupakan hasil kerja sama 'Bersih-Bersih BUMN' yang telah diteken antara BUMN, Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setelah kasus mega korupsi dana pensiun Jiwasraya dan Asabri terbongkar sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jaksa Agung Soroti Komposisi Anggota Pansel KPK yang Didominasi unsur Pemerintah

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga menyoroti lambatnya pembentukan Pansel KPK, padahal kini juga harus menseleksi anggota Dewas KPK.


Jaksa Agung Lantik 36 Pejabat Eselon I dan II, Berikut Ini Nama-nama Pejabat yang Baru

2 hari lalu

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan konferensi pers terkait penetapan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. Dalam konferensi pers Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MAR) Soetikno Soedarjo sebagai tersangka korupsi Garuda. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai Rp 8,8 triliun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jaksa Agung Lantik 36 Pejabat Eselon I dan II, Berikut Ini Nama-nama Pejabat yang Baru

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan sejumlah pesan dalam pelantikan 36 pejabat eselon I dan II Kejagung hari ini.


Jaksa Agung Lantik Asep Nana Mulyana Jadi Jampidum Hari Ini

2 hari lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Jaksa Agung Lantik Asep Nana Mulyana Jadi Jampidum Hari Ini

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik Asep Nana Mulyana menjadi Jampidum Kejagung pada hari ini.


Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Sebut Lebih Jelas Aturan Lama

3 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Sebut Lebih Jelas Aturan Lama

Putusan MA memberi tafsir tambahan soal syarat batas usia calon kepala daerah. Apa kata KPU?


Asep Nana Mulyana Ditunjuk Sebagai Jampidum Kejagung, Diangkat Jokowi hingga Perjalanan Kariernya

6 hari lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Asep Nana Mulyana Ditunjuk Sebagai Jampidum Kejagung, Diangkat Jokowi hingga Perjalanan Kariernya

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Asep Nana Mulyana ditunjuk sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum


Respons Putusan MA terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bilang Begini

8 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz di Jakarta, Senin (18 Maret 2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
Respons Putusan MA terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bilang Begini

KPU merespons soal putusan MA yang mengabulkan permohonan Partai Garuda mengenai minimal batasan usia calon kepala daerah.


Kasus Densus 88 Buntuti Jampidsus, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung: Sudah Damai

9 hari lalu

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memberikan keterangan saat konferensi pers penyampaian hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara kasus PT Timah, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Kejagung RI mengumumkan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai 300 trilliun. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kasus Densus 88 Buntuti Jampidsus, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung: Sudah Damai

Masalah penguntitan ini diklaim telah diselesaikan pada hari ketika anggota Densus 88 ketahuan membuntuti Jampidsus di restoran tersebut.


PKB Keluarkan Rekomendasi untuk 35 Bakal Calon Kepala Daerah, Ini Daftarnya

10 hari lalu

Ketua Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdul Halim Iskandar, menggelar konferensi pers ihwal progres pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kantor DPP PKB, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKB Keluarkan Rekomendasi untuk 35 Bakal Calon Kepala Daerah, Ini Daftarnya

PKB mengungkap daftar calon kepala yang lolos tahap final dan mendapatkan rekomendasi.


Meski Banyak Dikritik, PPP Sambut Positif Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

10 hari lalu

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyampaikan perkembangan Kolaisi PDIP usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
Meski Banyak Dikritik, PPP Sambut Positif Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

PPP menilai putusan Mahkamah mempertegas aturan ihwal syarat usia calon.


Persaingan Berebut Kursi Jaksa Agung Muda

10 hari lalu

Jaksa Agung ST Burhanudin saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Persaingan Berebut Kursi Jaksa Agung Muda

Kabar paling panas adalah rencana mutasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah.