TEMPO.CO, Medan - Calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menyiratkan kegelisahannya dengan praktik impor beras yang terjadi beberapa waktu terakhir. Djarot menyatakan pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat, khususnya petani padi.
"Kalau petani rugi, terlilit utang, maka tidak bisa menanam kembali padi. Kalau tidak ada yang menanam padi, impor lagi," ujar Djarot saat menghadiri syukuran panen padi dan tepung tawar tanam padi di Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Senin, 26 Maret 2018.
Baca juga: Djarot Saiful Serahkan 1.496 Suket E-KTP di Deliserdang
Menurut Djarot, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan jaminan harga dan membuat stabil harga. Pemerintah harus ikut campur tangan agar petani tidak mengalami kerugian.
Karena itu di Pilgub Sumut 2018, Djarot ingin menjadikan pertanian sebagai salah satu prioritas untuk membangun Sumatera Utara lebih baik kedepannya.
Lebih jauh, Djarot mengatakan Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia. Selama ini masyarakat Sumatera Utara mampu hidup dengan rukun dan harmonis tanpa adanya gesekan konflik yang berarti. Karena itu dibutuhkan pemimpin yang berpengalaman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memimpin ragam budaya yang ada.
"Pemimpin itu harus adil, memperhatikan semua etnis yang ada dan juga pastinya harus berpengalaman", sambung Djarot.
Baca juga: Gubernur: Kondisi Sumatera Utara Kondusif Menjelang Pilkada 2018
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Irmadi Lubis, berkeyakinan bahwa Djarot dapat menyelesaikan berbagai persoalan di Sumatera Utara. Utamanya terkait persoalan sengketa lahan Eks HGU PTPN II yang telah terjadi bertahun-tahun. "5.470 hektar dikeluarkan dari HGU PTPN II dan tahun 2002 sudah diserahkan ke negara. Tapi siapa yang dapat?” sebut Irmadi yang hadir di acara yang sama.
Irmadi menyatakan bahwa selama ini yang menguasai lahan Eks HGU PTPN II adalah oknum-oknum pengusaha. Sementara masyarakat yang harusnya menjadi pihak yang menerima, tidak mendapatkan apapun.
