Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Rangkul Facebook Tangkal Hoax Menjelang Pilkada 2018

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menandatangani nota kesepahaman soal pencegahan berita hoax dan konten negatif dalam Pilkada 2018 di Kantor Bawaslu, Jakarta, 31 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menandatangani nota kesepahaman soal pencegahan berita hoax dan konten negatif dalam Pilkada 2018 di Kantor Bawaslu, Jakarta, 31 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan kerja sama dengan Facebook untuk menangkal kampanye hitam, berita hoax, ujaran kebencian di media sosial menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan kerja sama ini untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan platform aplikasi di Indonesia.

Baca juga: Bawaslu: 8 Provinsi Rawan Politik Identitas saat Pilkada 2018

"Tujuannya untuk menangkal kampanye negatif, kampanye hitam, kampanye bohong pada pemilu, baik yang terjadi menjelang pilkada, pileg, pilpres, di medsos," kata Afifuddin saat ditemui di sela acara pelatihan bertema 'Membangun Kapasitas Kampanye di Internet: Menuju Pilkada yang Berintegritas' di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

Pelatihan yang digelar Kamis ini melibatkan seluruh anggota Bawaslu di 34 provinsi. Mereka akan dilatih Facebook untuk mendeteksi akun di media sosial, yang bisa merusak integritas pemilu. "Kami berkoordinasi dengan Facebook dan mereka mau membantu," ujarnya.

Pengawas nanti akan diberi tahu peta jalan untuk mematikan akun di media sosial yang melakukan kampanye negatif, menyebar berita hoax dan lainnya. Menurut Afifuddin, penggunaan media sosial pada penyelenggaraan pemilu memang seperti dua mata uang.

Di satu sisi, kata dia, media sosial bisa digunakan secara positif untuk mensosialisasikan program dan visi misi, tetapi bisa juga berdampak negatif. "Negatifnya dijadikan alat propaganda yang berbasis SARA dan ujaran kebencian," kata Afifuddin.

Afifuddin menuturkan akun propaganda bisa dimatikan dengan cara berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, yang sudah bekerja sama dengan aplikasi tersebut. "Semua kewenangan ada si Kominfo untuk menonaktifkan akun itu, saat ini."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari pengawasan, anggota Bawaslu nantinya bisa memaksimalkan untuk menjaring akun yang dianggap melakukan propaganda. "Langkah ini dapat dibantu Facebook. Apalagi kami punya satuan tugas khusus untuk hal itu (mengawasi dunia siber)."

Ia menuturkan pasangan calon pada pemilu dibolehkan untuk mempunyai lima akun resmi untuk menyosialisasikan program-program mereka. Namun, di satu sisi biasanya akan bermunculan akun yang tidak resmi untuk melakukan kampanye negatif.

"Akun yang tidak didaftarkan ini, yang sering melakukan kampanye negatif dan menyebar berita hoax. Kami melakukan patihan. Bagaimana cara melaporkan, misal ada temuan dari Bawaslu, dan nanti dilaporkan," kata Afifuddin.

Baca juga: Pilkada 2018, Bawaslu: Banyak Anggota Tak Tahu Tata Cara Sidang

Sejauh ini, kata dia, sudah ada temuan akun yang menyebar berita negatif maupun hoax. Namun, Afifudiin tidak menjelaskan berapa banyak jumlahnya.

Selain itu, Bawaslu juga sedang berusaha agar bisa langsung berkoordinasi dengan penyedia aplikasi, tanpa melalui Kominfo untuk mematikan akun penyebar hoax. "Kami akan lakukan pencegahan secara maksimal, meski sulit seribu persen hilang di muka bumi kejahatan seperti itu," kata Afifuddin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

4 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

8 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

8 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

Pendanaan Pilkada serentak 2024 sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024.


Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

11 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah hingga tingkat kelurahan.


Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

12 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

Bawaslu menyatakan akan menghormati seluruh putusan MA.


Megawati Sentil Kinerja KPU dan Bawaslu: Aduh Pusing Dah

19 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Megawati Sentil Kinerja KPU dan Bawaslu: Aduh Pusing Dah

Megawati menyatakan, saat ini sedang terjadi pertempuran antara hukum yang adil dengan hukum yang dimanipulasi.


Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

25 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

25 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berbincang dengan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. TEMPO/Subekti.
KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

28 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?