TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Teroris akan terus memantau pergerakan dan ancaman teroris menjelang pesta demokrasi pada 2018 atau Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan telah berkoordinasi dengan jajaran di pemerintah daerah untuk membantu melakukan pengawasan terhadap mantan teroris.
"Kami punya rentang kendali dengan Fokopimda (forum komunikasi pimpinan daerah)," kata Suhardi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pencegahan teroris di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.
Baca juga: Jokowi Puji Kinerja Polri Soal Pilkada Serentak dan Terorisme
Ia menuturkan BNPT akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat kecamatan, bahkan dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bintara Pembina Desa untuk membantu melakukan pengawasan.
Suhardi memastikan akan menurunkan semua kekuatan di BNPT untuk melakukan pengawasan agar pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar. "Kita kawal bersama dengan baik," ujarnya.
Ia menuturkan untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia, perlu dukungan semua pihak. Masyarakat diharapkan bisa mendeteksi dan peduli terhadap masalah ini.
Selain itu, pihak keluarga dan masyarakat juga diharapkan bisa menerima dan memberi ruang mantan teroris yang kembali ke lingkungan mereka. "Jangan marjinalkan mereka. Sebab, mereka bisa kembali ke jaringan (teroris)," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada yang bisa mempersulit mantan teroris selama telah menjalani program deradikalisasi. Mereka akan dibina dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mempunyai berkas administrasi kependudukan.
