Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wali Kota Kendari dan Cagub Asrun Diperiksa KPK di Polda Sultra

image-gnews
Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun (kiri) dan Huqua (kanan) berada di Kantor KPU Sulawesi Tenggara saat akan mendaftarkan diri untuk maju pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018, Kendari, Sulawesi Tenggara, 8 Januari 2018. ANTARA FOTO/Jojon
Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun (kiri) dan Huqua (kanan) berada di Kantor KPU Sulawesi Tenggara saat akan mendaftarkan diri untuk maju pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018, Kendari, Sulawesi Tenggara, 8 Januari 2018. ANTARA FOTO/Jojon
Iklan

TEMPO.CO, Kendari - Calon gubernur di Pilkada 2018 Sulawesi Tenggara Asrun menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra pada Rabu, 28 Februari 2018. Asrun diperiksa bersama Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) yang juga terkena operasi tangkap tangan KPK.

Kepala Bidang Humas Polda Sultra AKBP Sunarto mengatakan keduanya yang merupakan ayah dan anak itu diperiksa sejak Selasa malam. Selain Asrun dan ADP, KPK juga memeriksa lima orang lainya.

Baca juga: KPK Tangkap Tangan Wali Kota Kendari dan Calon Gubernur Sultra

Saat dikonfirmasi soal pemeriksaan Asrun dan ADP, Sunarto menyatakan tak tahu pasti. Dia meminta agar awak media meminta keterangan langsung kepada penyidik KPK.

"Sejak tadi malam. Kami intinya siap membantu KPK dalam menjalankan tugas," kata Sunarto di Kendari, Rabu, 28 Februari 2018. Dia menambahkan, ADP dan Asrun bersama lima orang lainnya diperiksa untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Informasi yang dihimpun Tempo, Adriatma dan Asrun terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh tim KPK pada Selasa malam, 27 Februari 2018. Mereka ditangkap di sekitar Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Asrun dan ADP menjalani pemeriksaan di lantai 2 Reskrimsus Polda Sultra. Proses pemeriksaan dijaga personil kepolisian dengan seragam tidak begitu lengkap. Wartawan pun dilarang naik ke lantai 2 Reskrimsus. Sejumlah pegawai juga dibatasi untuk tidak naik ke lantai tempat pemeriksaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengakuan salah seorang pegawai, ketika ia datang pada Rabu sekitar pukul 06.30 Wita, akses lantai 2 Reskrimsus sudah mulai dibatasi. Pegawai di Polda hanya beraktivitas di lantai 1 Gedung Reskrimsus.

Pada pukul 08.30 Wita, 3 orang dari KPK tanpa pengenal turun dari lantai 2 ruang Reskrimsus. Ketiga orang tersebut memakai masker dan memberi tanda untuk tidak diambil gambarnya. Mereka pergi dengan mobil Avanza plat DT 1380 JE.

Baca juga: KPK Periksa Wali Kota Kendari, Polda Batasi Akses Anggota

Selain itu, di dekat gedung Reskrimsus tampak terparkir satu mobil Suzuki Ertiga plat merah DT 1121 E. Mobil ini diduga digunakan Asrun dan ADP ketika dibawa ke Polda.

ADP merupakan Wali Kota Kendari yang terpilih melalui Pilkada 2017, sedangkan Asrun adalah ayah ADP. Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari dua periode yang saat ini terdaftar sebagai kandidat Gubernur Sultra.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

3 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku

Kisah Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK yang dikeluarkan KPK setelah hampir menangkap Harun Masiku.


KPK Ungkap Penyidik Sudah ke Beberapa Negara Mencari Informasi DPO Harun Masiku

10 jam lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ungkap Penyidik Sudah ke Beberapa Negara Mencari Informasi DPO Harun Masiku

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan ada beberapa negara yang telah didatangi oleh tim penyidik guna mencari keberadaan Harun Masiku.


KPK Pastikan Akan Terus Kejar Harun Masiku

10 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Pastikan Akan Terus Kejar Harun Masiku

Perihal strategi penangkapan tersangka Harun Masiku yang telah dilakukan, KPK tidak bisa mengungkapkan ke publik


Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

11 jam lalu

Suasana acara Pelepasan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Saat KPK Ajak Masyarakat Tolak Pemberian Uang di Pilkada Lewat Roadshow Bus

KPK menyebutkan calon kepala daerah yang memberikan sesuatu kepada rakyat saat pemilihan adalah awal dari suatu tindak pidana.


Cerita PDIP Diduga Pernah Halangi KPK Geledah Kantor Hasto saat Usut Kasus Harun Masiku

11 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita PDIP Diduga Pernah Halangi KPK Geledah Kantor Hasto saat Usut Kasus Harun Masiku

PDIP pernah disebut menghalang-halangi penyidik KPK untuk menggeledah ruang kerja Hasto Kristiyanto.


DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

13 jam lalu

Jajaran Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024. Mereka mengecam tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
DPD PDIP Se-Indonesia Kecam Penyitaan Barang Staf Hasto oleh Penyidik KPK

"Kami merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan," kata Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara Asrul Rasyid mewakili jajaran DPD PDIP se-Indonesia.


TPPU Andhi Pramono, KPK Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta

14 jam lalu

Mantan Kepala kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi  Pramono, seusai menjalani pemeriksan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024. Tim penyidik KPK juga telah menyita berbagai aset milik tersangka dengan nilai ekonomis mencapai Rp.76 miliar terkait perkara tersebut. TEMPO/Imam Sukamto
TPPU Andhi Pramono, KPK Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta

Penyidik KPK memanggil bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono untuk dimintai keterangan perihal kepemilikan dan perolehan harta.


Aliran Fee Miliaran Rupiah yang Diterima Pejabat Pembuat Komitmen di Kasus Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

16 jam lalu

Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
Aliran Fee Miliaran Rupiah yang Diterima Pejabat Pembuat Komitmen di Kasus Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kemenhub diduga menerima fee belasan miliar dari proyek di DJKA.


OECD Menunjuk Jubir KPK sebagai Co-Chair the 6th Global Law Enforcement Meeting

16 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
OECD Menunjuk Jubir KPK sebagai Co-Chair the 6th Global Law Enforcement Meeting

OECD menunjuk juru bicara KPK sebagai Co-Chair pada giat the 6th Global Law Enforcement Network Meeting yang diselenggarakan di Paris, Prancis.


KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

17 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

KPK telah menyita fee yang diterima bekas PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau BTP Semarang 2017-2021, Yofi Oktarisza.