Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPAI Minta Isu Perlindungan Anak Dibahas dalam Debat Pilkada

image-gnews
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfah Anshor berfoto bersama anak-anak Kampung Lauser yang rumahnya hendak digusur, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfah Anshor berfoto bersama anak-anak Kampung Lauser yang rumahnya hendak digusur, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemui komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas isu perlindungan anak dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. Ketua KPAI Susanto mengatakan lembaganya berharap KPU memasukkan isu perlindungan anak dalam debat pasangan calon.

Melalui debat soal perlindungan anak, menurut Susanto, masyarakat dapat mengukur komitmen calon kepala daerah atas kebijakan yang ramah anak. “Isu perlindungan anak penting dimasukkan untuk mengukur kualitas calon kepala daerah dalam debat pilkada,” katanya di kantor KPU pada Selasa, 22 Januari 2018.

Baca: KPU Diminta Antisipasi Keterlibatan Anak dalam Kampanye Pilkada

Susanto menuturkan isu perlindungan anak nantinya dapat merujuk pada komitmen calon kepala daerah terhadap pembangunan yang ramah anak di wilayahnya. Karena itu, kata dia, KPAI merasa berkepentingan menyampaikan kepada KPU agar visi dan misi dalam debat pilkada juga memuat isu perlindungan anak. “Kualitas calon pemimpin daerah juga akan tentukan kualitas anak," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Kapolri Bakal Gaet Selebgram untuk Dinginkan Situasi Pilkada 2018

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan KPU menyambut baik rekomendasi dari KPAI tentang perspektif anak dalam pilkada 2018. Ilham berujar, pekan depan, KPAI dan KPU akan membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) untuk memasukkan isu perlindungan anak dalam program-program selama pilkada.

Dalam pertemuan dengan KPU, Susanto hadir bersama Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, Komisioner Bidang Sosial Susianah, Komisioner Bidang Pendidikan Retno Listiarty, Komisioner Bidang Hak-hak Sipil Jasa Saputra, dan Komisioner Bidang Cyber dan Pornografi Margaret Aliyatul.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata Bawaslu Soal Sanksi bagi Pelanggaran Kampanye Jelang Pilgub Jakarta 2024

1 jam lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Kata Bawaslu Soal Sanksi bagi Pelanggaran Kampanye Jelang Pilgub Jakarta 2024

Bawaslu belum dapat memberikan sanksi karena belum masuk ke masa tahapan kampanye.


DPR Tetapkan Iffa Rosita Jadi Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

5 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR Tetapkan Iffa Rosita Jadi Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Iffa Rosita sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027.


Sikap KPU Ihwal Gerakan Relawan Bumbung Kosong di Pilkada Trenggalek

6 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. kpu.go.id
Sikap KPU Ihwal Gerakan Relawan Bumbung Kosong di Pilkada Trenggalek

Relawan bumbung kosong bertekad mengalahkan calon tunggal di Pilkada Trenggalek 2024.


Alasan KPU Sebut Semangat Pilkada Tak Terwakili Jika Kotak Kosong Menang

7 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Alasan KPU Sebut Semangat Pilkada Tak Terwakili Jika Kotak Kosong Menang

KPU dan DPR dijadwalkan membahas aturan jika kotak kosong menang di Pilkada 2024 pada Selasa, 10 September 2024.


Hari Ini, KPU dan DPR Bakal Bahas soal Landasan Hukum Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

10 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Hari Ini, KPU dan DPR Bakal Bahas soal Landasan Hukum Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

Ketua Komisi II DPR mendorong agar pilkada ulang dilaksanakan secepatnya jika kotak kosong menang di suatu daerah


Pakar Sebut KPU Perlu Atur Kampanye Kotak Kosong di Pilkada, Ini Alasannya

23 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. kpu.go.id
Pakar Sebut KPU Perlu Atur Kampanye Kotak Kosong di Pilkada, Ini Alasannya

Dengan memfasilitasi aturan kampanye, tidak berarti KPU mendukung kotak kosong atau mengajak orang untuk golput.


Ragam Tanggapan atas Maraknya Kotak Kosong di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Ragam Tanggapan atas Maraknya Kotak Kosong di Pilkada 2024

TII menyebut Fenomena kotak kosong di Pilkada 2024 mencerminkan kegagalan partai mempersiapkan kader yang kompeten.


Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

1 hari lalu

Presiden Algeria Abdulmadjid Tebboune. REUTERS
Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

Abdulmadjid Tebboune terpilih menjadi presiden Aljazair dengan 95 persen suara.


Besok, KPU dan DPR Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia seusai rapat dengar pendapat tentang revisi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Besok, KPU dan DPR Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024

Ketua KPU menilai, semangat Pilkada 2024 tidak terwakili apabila suatu daerah dimenangkan oleh kotak kosong.


Muncul Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada 2024, Pengamat Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Muncul Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada 2024, Pengamat Ungkap Penyebabnya

Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia menilai, Pilkada 2024 telah terjadi praktik memborong tiket parpol.