TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar netral saat menjelang maupun pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018. "Tak ada alasan dan semuanya tidak boleh ada gerakan dukung-mendukung pasangan calon tertentu," kata Soekarwo di Surabaya, Rabu, 3 Januari 2018.
Menurut dia, netralitas pegawai tidak hanya untuk Pilkada tingkat provinsi, namun juga di seluruh kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak 2018. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 18 kabupaten dan kota akan menggelar Pilkada 2018. Sedangkan Pilkada memilih gubernur Jawa Timur akan digelar untuk periode 2019-2024.
Baca:
Gerindra Pertimbangkan Usung Yenny Wahid di Pilgub Jatim 2018 ...
NasDem Resmi Dukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim ...
Sebanyak 18 daerah yang akan menggelar Pilkada adalah Kabupaten Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Jombang, Madiun, Magetan dan Tulungagung. Juga Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Kabupaten Pamekasan ditambah lima kota yakni Kota Probolinggo, Malang, Kediri, Madiun, serta Mojokerto.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, berharap para aparatur sipil negara memfokuskan pada birokrasi sebagai pelayan masyarakat serta tak terlibat proses politik. "Aktivitas tidak netral sangat tak diperbolehkan di lingkungan ASN," ucap mantan Sekdaprov Jatim itu.
Baca Juga:
Baca juga: PKS: Pilgub Jatim Kuras Pikiran, Pilgub Jabar ...
Soekarwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu menegaskan tugas ASN adalah menjaga netralitas dalam Pilkada Jawa Timur. Jika tidak netral akan menuai sendiri hasilnya. ASN juga harus menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan, serta mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang profesional.
Ia berterima kasih kepada ASN Pemprov Jatim yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan berfokus pada pembangunan sangat tepat. “Ini pekerjaan ASN semua,” kata Soekarwo memuji.
