Din Syamsuddin Sebut Pilkada 2018 Rentan Politisasi Isu Agama

Reporter

Presiden Joko Widodo didampingi mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Oktober 2017. Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta -Din Syamsuddin, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban mengatakan, Pilkada 2018 rentan dipolitisasi dengan isu-isu agama.

"Ada politik yang bersifat sektarian maka kerukunan sejati itu sulit terwujud," kata Din Syamsuddin usai beraudiensi dengan Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo di Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017

Menurut Din, pada tahun politik-- Pemilu 2018 dan Pemilu 2019-- potensi retaknya kerukunan antarumat beragama selalu ada. Faktor politik merupakan faktor nonagama yang kerap memicu rusaknya kerukunan beragama di tengah masyarakat, selain faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.

Atas persoalan tersebut, Din mengajak umat beragama untuk dapat memperkuat kesadaran kolektif Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bersatu meski memiliki latar belakang berbeda.

BACA:Din Syamsuddin Ungkap Kekhawatiran Jokowi Soal Situasi 2019

"Bayangan saya dan kita semua kerukunan itu bisa semakin terganggu dan berat seiring tahun politik. Maka kita harus segera tarik umat kita masing-masing kepada kesadaran kolektif bahwa kita beda agama, suku, ada perbedaan di antara kita tapi banyak persamaan di antara kita," kata dia.

Din Syamsuddin mengajak masyarakat saat memasuki pesta demokrasi pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 terus mengedepankan persamaan sesama anak bangsa, bukan mempertajam perbedaan."Maka persamaan-persamaan itu kita kembangkan, perbedaaan kita halangi," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Menurut Din, perbedaan di tengah masyarakat terutama dari aspek agama seharusnya menjadi pendukung demokratisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi, demokratisasi itu bisa terwujud jika proses Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi tersebut berjalan secara obyektif dan adil.

Din Syamsuddin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan Indonesia sejatinya memiliki modal dasar penting perajut kerukunan di tengah masyarakat yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika modal dasar itu dipelihara dan dikembangkan dengan baik maka apapun gejolak pada Pemilu 2018 dan Pemilu 2019  yang terjadi tidak akan membawa kerukunan di tengah masyarakat menuju pada kerentanan.

ANTARA






Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

15 September 2022

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

3 September 2022

Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

Menurut Din Syamsuddin, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini membajak hak rakyat.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

18 Agustus 2022

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.


16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

16 Agustus 2022

16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

Sebanyak 16 partai gagal menjadi calon peserta Pemilu 2024, karena dokumen pendaftaran mereka dinyatakan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022.


Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

13 Agustus 2022

Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula pun menyebut bahwa 70 persen dari kader Partai Pelita merupakan generasi muda yang berusia di bawah 40 tahun.


Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

3 Agustus 2022

Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

Sejumlah partai mendaftar untuk ikut Pemilu 2024. Ada partai besutan loyalis Anas Urbaningrum hingga partai bentukan Amien Rais.


Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

18 Mei 2022

Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

Partai Pelita, yang dideklarasikan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ini telah resmi berdiri dan mengantongi SK dari Kemenkumham.


Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

17 Mei 2022

Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendeklarasikan Partai Pelita pada Senin 28 Februari 2022. Begini syarat dirikan partai politik.


Partai Pelita Belum Pikirkan Koalisi, Din: Fokus ke Verifikasi Administrasi

17 Mei 2022

Partai Pelita Belum Pikirkan Koalisi, Din: Fokus ke Verifikasi Administrasi

Partai Pelita belum berpikir soal koalisi di Pemilu 2024. Sebagai partai debutan, mereka masih berpikir tentang verifikasi administrasi dan faktual.


Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

16 Mei 2022

Din Syamsuddin Bilang Partai Pelita Lahir untuk Perbaiki Kerusakan Struktural

Din Syamsuddin menjelaskan Partai Pelita tetap terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik manapun.