TEMPO.CO, Sumenep - Daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumenep, Jawa Timur, dipermasalahkan dan dianggap tidak akurat oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Alasannya, saat ini masih ada 11.450 pemilih pemula yang belum dimasukkan dalam DPT. Padahal belasan ribu pemilih itu telah memenuhi syarat, Kamis, 19 November 2015.
Ketua Panwaslih Sumenep Mohammad Amin mengatakan temuan itu telah dilaporkan ke KPU dan meminta DPT direvisi. "Data kami bukan data gelondongan, data kami akurat karena by name by address, kami kroscek langsung," kata dia.
Menurut Amin, belasan ribu pemilih yang belum masuk DPT itu paling banyak ditemukan di Kecamatan Pulau Arjasa sebanyak 1.389 orang, Kecamatan Kota 952 orang, Kecamatan Lenteng 700 orang, dan Kecamatan Pulau Raas 711 orang.
KPU, kata Amin, telah membalas surat dari Panwaslih terkait dengan DPT tersebut. Namun, isinya tidak memuaskan karena tidak ada kepastian apakah belasan ribu pemilih pemula itu akan diakomodasi. "KPU hanya melakukan pencermatan atas rekomendasi kami, jawaban lisan KPU menyatakan yang valid hanya 4-5 ribu pemilih," ujar dia.
Sementara itu, Komisioner KPU Sumenep Ahmat Zubaidi mengatakan rekomendasi Panwaslih tersebut telah dicermati ulang oleh Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan. "Tanpa diminta kami langsung kroscek ke bawah," kata dia.
Soal permintaan Panwaslih agar DPT ditetapkan ulang, Zubaidi mengatakan bisa saja dilakukan apabila ada perubahan signifikan sehingga mempengaruhi jumlah surat suara. Dia menilai temuan Panwaslih tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah surat suara sehingga tidak perlu ditetapkan ulang. "Cadangan surat suara kami 2,5 persen, sangat cukup untuk mengakomodir bila ada pemilih tambahan," tegas dia.
Pilkada Sumenep yang digelar pada 9 Desember 2015 diikuti dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 yakni Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, diusung koalisi PKB, PDI Perjuangan, dan NasDem (inkumben). Kemudian pasangan calon bupati-calon wakil buppati nomor urut 2 adalah Zainal Abidin dan Dewi Khalifah, diusung koalisi delapan partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar, dan PBB.
MUSTHOFA BISRI
