Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jimly Enggan Komentari Pertemuan Ketua KPUD DKI dengan Ahok

image-gnews
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie. TEMPO/Dasril Roszandi
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta  - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie enggan berkomentar ihwal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno, anggota KPU DKI Dahlia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Mimah Susanti. "Kami akan komentar itu dalam sidang," kata Jimly di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Maret 2017.

Sumarno, Dahlia, dan Mimah dituding telah melakukan pelanggaran kode etik pascapertemuannya dengan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan tim suksesnya, di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017.

Baca: Datang di Pertemuan Partai Pendukung Ahok, Ini Kata Ketua KPU DKI 

Jimly berujar dugaan pelanggaran kode etik itu harus dibuktikan terlebih dulu melalui proses persidangan oleh DKPP. Dalam persidangan, kata Jimly, pihaknya akan menanyakan motif, peristiwa dan konteks dari pertemuan tersebut.

Meski demikian dia menegaskan bahwa aturan yang sudah jelas ialah seorang penyelenggara pemilu harus independen, netral, dan terlihat netral. "Kalau ada kegiatan-kegiatan orang curiga dia enggak netral berarti bermasalah. Tapi fakta diungkap dulu," ujarnya.

Sumarno sebelumnya mengaku tidak khawatir kehadirannya bersama Mimah dalam pertemuan itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan. Alasannya, dia hanya datang untuk membahas persiapan pemilihan gubernur putaran kedua saja.

Simak: Soal Ketua KPU di Acara Internal Ahok, Anies: Patut atau Enggak?

Hal yang sama juga diungkapkan oleh politikus Partai Golkar Nusron Wahid yang ikut dalam pertemuan itu. Nusron mengaku mengundang regulator pemilu untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar tim pemenangan selama masa kampanye.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, pertemuan tersebut juga tak luput dari perhatian Advokat Cinta Tanah Air. Mereka melaporkan Sumarno, Dahlia, dan Mimah atas dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP Jumat siang. Ketua Dewan Penasihat ACTA Hisar Tambunan menyebutkan ada dua hal yang menjadi alasan dalam membuat laporan.

Pertama, pihaknya mempertanyakan pertemuan itu atas nama pribadi atau lembaga. Sebab, ada ketidakcocokan pada keterangan antara penyelenggara yang hadir dengan komisioner yang tidak hadir.

Lihat: ACTA Laporkan KPU dan Bawaslu Jakarta ke Dewan Kehormatan

Kedua, ACTA menduga tim sukses Ahok bersama KPU DKI dan Bawaslu DKI turut membahas soal daftar pemilih tetap dalam pertemuan itu. Pasalnya, ia melihat ada lonjakan signifikan dalam jumlah DPT yang baru.

"Yang kami pelajari, sebelumnya dari paslon tersebut selalu menggembor-gemborkan DPT. Ketidakmasuknya pemilih-pemilih mereka dalam DPT. Sekarang pertemuan tersebut apakah membahas hal tersebut? Ini yang kami khawatirkan," ujarnya.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.


Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja dilantik oleh Gubernur Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Facebook.com
Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.


Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva  (tengah) bersama anggota hakim MK lainya saat berikan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (09/10). TEMPO/Dasril Roszandi
Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.


Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta Wawan Budianto (kiri) menerima berkas pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi yang diserahkan oleh Arief Nur Hartanto (kanan) selaku juru bicara di Kantor KPUD Kota Yogyakarta, 23 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.


MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. TEMPO/Ridian Eka Saputra
MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.


MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

Pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta, Imam Priyono dan Ahmad Fadli mengendarai sepeda menuju kantor KPU Yogyakarta untuk mendaftarkan diri pada Pilgub DIY 2017, 21 September 2016. Pasangan tersebut diusung oleh Partai PDIP, Partai Nasdem, dan PKB. TEMPO/Pius Erlangga
MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.


MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

Ketua hakim MK Arief Hidayat, menunjukkan surat kuasa pihak terkait penuh coretan yang dinilai tidak menghormati dan menghina persidangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Banggai Kepulauan dan Buton Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Maret 2017. Sidang ini dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait dan pengesahan alat bukti. TEMPO/Imam Sukamto
MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.


Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus
Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.


MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

26 April 2017

Suasana pemungutan suara sistem noken saat Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Distrik Kurima terletak di perbatasan wilayah kabupaten Jayawijaya . TEMPO/Maria Hasugian
MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.


MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

26 April 2017

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Umbulharjo menunjukkan surat suara tidak sah dari TPS 15 Muja Muju kepada Komisioner KPU Kota Yogyakarta saat berlangsung rekapitulasi Pilwali Kota Jogja, di Kantor KPU Kota Yogyakarta, 24 Februari 2017. Dalam proses rekapitulasi tingkat KPU Kota Yogyakarta diputuskan membuka sejumlah kotak suara karena ada perbedaan pendapat antara saksi. TEMPO/Pius Erlangga
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Keputusan tersebut dicakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.