Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok yang Mulai, Jokowi yang Dorong Pengusutan

Editor

Sugiharto

image-gnews
Calon Gubernur DKI Inkumben, Ahok, mengamati kondisi air sungai di sekitar Pasar Lenteng Agung, Jakarta, 31 Oktober 2016.  TEMPO/M Iqbal Ichsan
Calon Gubernur DKI Inkumben, Ahok, mengamati kondisi air sungai di sekitar Pasar Lenteng Agung, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ahok, nama sapaan Calon Gubernur Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama, tak bisa lagi berharap polisi tersenyum belakangan ini.

Tuduhan penistaan agama terhadap Ahok bergulir bak bola salju yang semakin membesar, sampai Presiden Joko Widodo pun harus turun tangan untuk menenangkan situasi. Polisi juga repot menangani unjuk rasa besar kelompok Islam yang rencananya digelar di Istana Negara Jumat nanti, 4 November 2016.

Harapan polisi bakal tertawa jika menerima pengaduan penistaan agama dilontarkan oleh Ahok pada awal Oktober lalu. Dan sama sekali tak terjadi.

Pernyataan Ahok itu muncul ketika Pemuda Muhammadiyah melaporkan Ahok ke Kepolisian Daerah Metro Jaya gara-gara pernyataan Ahok yang dinilai menyinggung isi Al Quran, yakni surat Al Maidah ayat 51, beberapa hari sebelumnya.

"Nanti polisi periksa juga bisa ketawa. Kan, dia menuduh saya menghina Al-Quran. Yang menghina Al-Quran siapa? Polisi juga enggak usah panggil saya. Dia (polisi bisa) bandingin dengan video juga sudah tahu, jadi enggak perlu dilaporin," ujar Ahok di Balaikota pada 7 Oktober 2016.

BacaPBNU: ISIS Diduga Tunggangi Pilkada DKI Jakarta

Ternyata, pengaduan soal Ahok makin banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Bukan hanya ke Polda Metro Jaya, laporan juga dialamatkan kepada Markas Besar Kepolisian RI. Total ada 11 pengaduan dalam kasus serupa.

Belakangan muncul tuduhan bahwa kasus penistaan agama tak serius dilakukan oleh polisi. Presiden Jokowi ikut jadi sasaran karena dituduh membela Ahok, yang pernah menjadi wakilnya ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Permintaan maaf Ahok juga tak membuat mereka surut menuntut agar Ahok dipenjara.

Pangkalnya adalah rekaman pembicaan Ahok dengan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 yang antara lain tentang penggunaan surat dalam Al Quran oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan dia.

Dia mengomentari wacana yang diembuskan lawan politik bahwa Al Quran melarang umat memilih nonmuslim sebagai pemimpin dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. "Sejak kapan saya menghina Al-Quran? Di mana ada kalimat saya menghina Al-Quran? Jadi, orang ini menyebarkan kebencian dan provokasi," ucap Ahok balik menuduh.

BacaPGI Larang Gereja Jadi Tempat Kampanye Calon Kepala Daerah

Memang dari tiga calon gubernur, hanya Ahok yang beragama Kristen. Dua penantangnya yang lain adalah putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yusdhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Toh, polisi tetap mengusut kasus ini. Menurut Mabes Polri, sudah 15 saksi dan 5 ahli dimintai keterangan untuk memperjelas persoalan.

Selanjutnya, tentang langkah Jokowi...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.


Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja dilantik oleh Gubernur Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Facebook.com
Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.


Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva  (tengah) bersama anggota hakim MK lainya saat berikan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (09/10). TEMPO/Dasril Roszandi
Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.


Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta Wawan Budianto (kiri) menerima berkas pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi yang diserahkan oleh Arief Nur Hartanto (kanan) selaku juru bicara di Kantor KPUD Kota Yogyakarta, 23 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.


MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. TEMPO/Ridian Eka Saputra
MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.


MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

Pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta, Imam Priyono dan Ahmad Fadli mengendarai sepeda menuju kantor KPU Yogyakarta untuk mendaftarkan diri pada Pilgub DIY 2017, 21 September 2016. Pasangan tersebut diusung oleh Partai PDIP, Partai Nasdem, dan PKB. TEMPO/Pius Erlangga
MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.


MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

Ketua hakim MK Arief Hidayat, menunjukkan surat kuasa pihak terkait penuh coretan yang dinilai tidak menghormati dan menghina persidangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Banggai Kepulauan dan Buton Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Maret 2017. Sidang ini dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait dan pengesahan alat bukti. TEMPO/Imam Sukamto
MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.


Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus
Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.


MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

26 April 2017

Suasana pemungutan suara sistem noken saat Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Distrik Kurima terletak di perbatasan wilayah kabupaten Jayawijaya . TEMPO/Maria Hasugian
MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.


MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

26 April 2017

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Umbulharjo menunjukkan surat suara tidak sah dari TPS 15 Muja Muju kepada Komisioner KPU Kota Yogyakarta saat berlangsung rekapitulasi Pilwali Kota Jogja, di Kantor KPU Kota Yogyakarta, 24 Februari 2017. Dalam proses rekapitulasi tingkat KPU Kota Yogyakarta diputuskan membuka sejumlah kotak suara karena ada perbedaan pendapat antara saksi. TEMPO/Pius Erlangga
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Keputusan tersebut dicakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.