Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Khawatir Tentang RAPBD, Ini Kata Menteri Tjahjo

Editor

hussein abri

image-gnews
Basuki Tjahaja Purnama bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai acara peresmian pelaksana tugas gubernur di Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/KURNIA RIZKI
Basuki Tjahaja Purnama bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai acara peresmian pelaksana tugas gubernur di Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/KURNIA RIZKI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pelaksana tugas gubernur tidak bisa mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menurut dia, program yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh gubernur, tidak bisa diganti tiba-tiba oleh pejabat sementara tersebut.

Politikus PDI-Perjuangan ini melanjutkan, jika ada perubahan harus sesuai keputusan kepala daerah dengan persetujuan DPRD. "Dan harus sepengetahuan Mendagri. Tanggung jawabnya ke kami," ujar Tjahjo usai acara peresmian plt gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016.

Baca Juga:
Kesan Awal Ahok tentang Penggantinya: Orangnya Enggak Baik
Tumpeng Ditolak Ahok, Habiburokhman: Enggak Ada Sianida, kok!

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, khawatir tentang pembahasan APBD DKI 2017. Musababnya, kata Ahok, dia belum tahu apakah wewenang pelaksana tugas gubernur boleh mengurusi APBD.

Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata Ahok, yang berhak mengesahkan anggaran merupakan gubernur dan bukan pejabat pengganti. Sementara, dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 tahun 2016 disebutkan pelaksana tugas kepala daerah dapat menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. "Apa peraturan itu bisa mengalahkan UUD? Itu sedang kami uji di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca Juga:
Masuk Masa Cuti Kampanye, Ini yang Membuat Ahok Khawatir
Ariska Putri Rebut Mahkota Miss Grand International

Penunjukkan pelaksana gubernur ini karena akan memasuki masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017. Setiap calon yang ikut pilkada, terutama petahana ataupun pejabat, wajib cuti mulai dari 28 Oktober sampai 11 Februari 2017.

Untuk DKI Jakarta, pelaksana tugas yang akan menggantikan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat adalah Sumarsono. Soni, sapaan Sumarsono, merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pilkada DKI akan berlangsung serentak pada 15 Februari 2017. Ada tiga calon yang akan bertarung nanti. Yakni, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dengan nomor urut 1. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat nomor urut 2 dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno nomor urut 3.

KURNIA RIZKI HANJANI | HUSSEIN ABRI DONGORAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Calon Presiden Anies Baswedan dalam acara Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.


Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan usai mengisi acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu, 30 September 2023. TEMPO/Bagus Pribadi
Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

7 September 2022

Abdullah Azwar Anas dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. YouTube/Biro Setpres
Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.


Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

7 September 2022

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini

Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.


Jokowi Tak Kunjung Lantik Menpan RB, Istana Sebut Presiden Masih Sibuk

6 September 2022

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Tak Kunjung Lantik Menpan RB, Istana Sebut Presiden Masih Sibuk

Haru menyebut beberapa kunjungan kerja yang harus dilakukan Jokowi dalam beberapa waktu terakhir sehingga tak kunjung melantik Menpan RB