Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Serentak, Menteri Tjahjo Ancam Tindak PNS Tak Netral

image-gnews
Calon walikota Tangerang Selatanm incumbent nomer urut 3 Airin Rachmi berbicang degan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo di TPS 17, Alam Sutera,Tangerang Selatan, 9 Desember 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Calon walikota Tangerang Selatanm incumbent nomer urut 3 Airin Rachmi berbicang degan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo di TPS 17, Alam Sutera,Tangerang Selatan, 9 Desember 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait puluhan Pegawai Negeri Sipil yang tidak netral selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015.

"Ada, kami serahkan kepada Kemenpan setelah datanya cukup, buktinya cukup. Kami akan beri sanksi, tapi Kemenpan yang mengumumkan," ujar Tjahjo saat menghadiri Festival Antikorupsi di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jumat, 11 Desember 2015.

Ia mengatakan, selama Pilkada serentak digelar, pihaknya telah menerima banyak laporan. Namun yang disertai bukti dan data yang kuat baru ada 25 lebih PNS yang diduga telah mendukung salah satu calon kepala daerah. "Data masuk yang ke kami sampai sekarang ada diatas 25 orang. Yang lapor banyak, tapi yang ada buktinya baru ada segitu," kata dia.

Kendati demikian, ia menilai, serangkaian proses Pilkada serentak ini terbilang kondusif. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada laporan terkait gangguan keamanan yang menonjol. "Pilkada serentak aman, tertib, tidak ada gangguan. Tingkat emosional para pendukung sangat baik, pengamanan bagus," ujar dia.

Ia pun mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pencoblosan di Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 kemarin, terhitung baik. "Tingkat partisipasi beragam, ada yang di atas 70 persen ada yang di bawah 60 persen," katanya.

Sejumlah pegawai negeri sipil di berbagai wilayah diduga ikut membantu pasangan calon kepala daerah tertentu. Di Soppeng, Sulawesi Selatan, beberapa PNS hadir dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, Andi Lutfi Halide dan Andi Zulkarnaen Soetomo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Panitia Pengawas Pemilu setempat mengaku tak bisa melakukan penindakan karena mereka tak menggunakan seragam dinas saat hadir. "Kami tak bisa menindak karena mereka tak menggunakan atribut dan hanya mendengarkan orasi calon bupati," kata Ketua Panwaslu Soppeng, Herman Lilo, dua pekan lalu.

Keterlibatan PNS juga terjadi di hampir semua wilayah di Nusa Tenggara Barat yang akan menggelar pilkada serentak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri telah melimpahkan kasus PNS yang terbukti mendukung calon tertentu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Datanya sudah ada dan telah dilimpahkan ke BKD," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB, Lalu Bayu Windya, pada dua pekan lalu.

Indikasi adanya PNS yang ikut berupaya memenangkan calon kepala daerah tertentu juga sedang diselidiki Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Panwaslu menemukan adanya PNS yang membantu pasangan Budi Sulistyono-Ony Anwar.

Menurut Komisioner Panwaslu Ngawi Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, Suyatno, pasangan yang diusung sembilan partai politik ini diduga memanfaatkan abdi negara untuk menggalang dana. "Yang disampaikan juga memotong uang sertifikasi guru Rp 50 ribu per orang," katanya.

IQBAL T. LAZUARDI S

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

16 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

18 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

22 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

26 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

28 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

30 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

36 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

41 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.