TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait puluhan Pegawai Negeri Sipil yang tidak netral selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015.
"Ada, kami serahkan kepada Kemenpan setelah datanya cukup, buktinya cukup. Kami akan beri sanksi, tapi Kemenpan yang mengumumkan," ujar Tjahjo saat menghadiri Festival Antikorupsi di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jumat, 11 Desember 2015.
Ia mengatakan, selama Pilkada serentak digelar, pihaknya telah menerima banyak laporan. Namun yang disertai bukti dan data yang kuat baru ada 25 lebih PNS yang diduga telah mendukung salah satu calon kepala daerah. "Data masuk yang ke kami sampai sekarang ada diatas 25 orang. Yang lapor banyak, tapi yang ada buktinya baru ada segitu," kata dia.
Kendati demikian, ia menilai, serangkaian proses Pilkada serentak ini terbilang kondusif. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada laporan terkait gangguan keamanan yang menonjol. "Pilkada serentak aman, tertib, tidak ada gangguan. Tingkat emosional para pendukung sangat baik, pengamanan bagus," ujar dia.
Ia pun mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pencoblosan di Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 kemarin, terhitung baik. "Tingkat partisipasi beragam, ada yang di atas 70 persen ada yang di bawah 60 persen," katanya.
Sejumlah pegawai negeri sipil di berbagai wilayah diduga ikut membantu pasangan calon kepala daerah tertentu. Di Soppeng, Sulawesi Selatan, beberapa PNS hadir dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, Andi Lutfi Halide dan Andi Zulkarnaen Soetomo.
Namun Panitia Pengawas Pemilu setempat mengaku tak bisa melakukan penindakan karena mereka tak menggunakan seragam dinas saat hadir. "Kami tak bisa menindak karena mereka tak menggunakan atribut dan hanya mendengarkan orasi calon bupati," kata Ketua Panwaslu Soppeng, Herman Lilo, dua pekan lalu.
Keterlibatan PNS juga terjadi di hampir semua wilayah di Nusa Tenggara Barat yang akan menggelar pilkada serentak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri telah melimpahkan kasus PNS yang terbukti mendukung calon tertentu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Datanya sudah ada dan telah dilimpahkan ke BKD," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB, Lalu Bayu Windya, pada dua pekan lalu.
Indikasi adanya PNS yang ikut berupaya memenangkan calon kepala daerah tertentu juga sedang diselidiki Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Panwaslu menemukan adanya PNS yang membantu pasangan Budi Sulistyono-Ony Anwar.
Menurut Komisioner Panwaslu Ngawi Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, Suyatno, pasangan yang diusung sembilan partai politik ini diduga memanfaatkan abdi negara untuk menggalang dana. "Yang disampaikan juga memotong uang sertifikasi guru Rp 50 ribu per orang," katanya.
IQBAL T. LAZUARDI S