TEMPO.CO, Mojokerto - Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jawa Timur memantau pemungutan suara Pilkada serentak, Rabu, 9 Desember 2015. Salah satunya di Kabupaten Mojokerto. Pejabat Forpimda Jawa Timur yang hadir di antaranya Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jendral Anton Setiadji, dan Panglima Komado Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jendral Sumardi.
Anton Setiaji memastikan aparat Polri dan TNI siap mengamankan Pilkada di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur. “Jawa Timur insyaallah aman. Seluruh anggota sudah kami suruh untuk antisipasi. Untuk pengamanan kami mem-back up Polres,” katanya. Ada sekitar 22 ribu personil Polri dan 6.000 TNI yang terlibat dalam pengamanan pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Anton menyebut setidaknya ada tiga daerah yang rawan antara lain Mojokerto, Sumenep, dan Blitar. “Makanya kami ke sini (Mojokerto),” kata Anton.
Untuk mengantipasi potensi kerusuhan, menurut Anton, jauh hari sebelum pemungutan suara, pihaknya sudah melakukan pantauan dan berkordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. “Daerah-daerah yang rawan sudah kami datangi dan sudah ada komunikasi dengan tokoh masyarakat,” katanya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan dalam ajang pilkada, pemerintah hanya ikut membantu pengamanan melalui unsur petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan selebihnya pilkada diatur oleh KPU. Soal pengaruh calon petahanan dalam birokrasi, menurut Soekarwo, sudah ada mekanisme pergantian jabatan dengan mengangkat Penjabat (Pj) bupati maupun gubernur ketika inkumben kepala daerah mencalonkan kembali.
“Konsep pemerintah pusat lewat KPU sebagai pelaksana Pilkada sudah bagus dan ada pengangkatan pejabat sementara. Jadi hubungan antara petahana dan birokrasi bisa dipotong,” katanya.
Sebelum mengunjungi salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), pejabat Forpimda Jawa Timur yang didampingi pejabat Forpimda Kabupaten Mojokerto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, dan KPU Kabupaten Mojokerto melakukan video conference dengan Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Kemanan Luhut Panjatian di Markas Kepolisian Resor Mojokerto. Setelah itu, para pejabat mengunjungi TPS 01 Kelurahan/Kecamatan Mojosari.
Pilkada Kabupaten Mojokerto rawan rusuh melihat pengalaman Pilkada 2010 terjadi aksi bakar puluhan mobil dinas pemerintah oleh massa pendukung calon yang gagal dalam pencalonan bupati.
Potensi kerusuhan kembali muncul dalam Pilkada 2015 setelah salah satu calon bupati dan wakil bupati dicoret KPU setempat berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) dicoret karena dianggap menggunakan surat dukungan DPP Partai Persatuan Pembanginan (PPP) pimpinan Djan Farid yang dipalsu. Tanpa dukungan PPP, Nisa-Syah tak memenuhi syarat minimal dukungan untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati.
Dengan dicoretnya Nisa-Syah, hanya ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Mojokerto yakni inkumben nomor urut 2 Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan nomor urut 3 calon independen Misnan Gatot-Rahma Shofiana.
Lebih dari 2.000 personil Polri dan TNI disiagakan dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto. “Kami juga mendapat bantuan dari Brimob Polda Jatim, Batalyon Kavaleri 3 Malang, dan bantuan dari polres-polres sekitar,” kata Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto.
ISHOMUDDIN