MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Umbulharjo menunjukkan surat suara tidak sah dari TPS 15 Muja Muju kepada Komisioner KPU Kota Yogyakarta saat berlangsung rekapitulasi Pilwali Kota Jogja, di Kantor KPU Kota Yogyakarta, 24 Februari 2017. Dalam proses rekapitulasi tingkat KPU Kota Yogyakarta diputuskan membuka sejumlah kotak suara karena ada perbedaan pendapat antara saksi. TEMPO/Pius Erlangga

    Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Umbulharjo menunjukkan surat suara tidak sah dari TPS 15 Muja Muju kepada Komisioner KPU Kota Yogyakarta saat berlangsung rekapitulasi Pilwali Kota Jogja, di Kantor KPU Kota Yogyakarta, 24 Februari 2017. Dalam proses rekapitulasi tingkat KPU Kota Yogyakarta diputuskan membuka sejumlah kotak suara karena ada perbedaan pendapat antara saksi. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta dari pasangan calon Imam Priyono -  Achmad Fadli. Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.

    "Dalam amar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dalam pokok permohonan, dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Arief.

    Baca: Dua Pasang Calon Pilkada Yogya Saling Klaim Unggul

    Pasangan Imam-Fadli menggugat keputusan KPU Kota Yogyakarta terkait hasil pilkada. Berdasarkan perhitungan KPU Kota Yogyakarta, perolehan suara pasangan Imam-Fadli sebanyak 99.146. Sementara pesaingnya, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi mendapatkan 100.333 suara dengan selisih suara mencapai 1.187.

    Pada pemeriksaan pendahuluan, kuasa hukum Imam-Fadli, Cahyo Gani Saputro, menduga terdapat kesalahan daftar pemilih oleh KPU Kota Yogyakarta yang mempengaruhi perhitungan suara. "Terdapat selisih 967 pemilih yang dinyatakan meninggal dunia," kata dia.

    Simak: Awasi Rekap Pilkada Yogya, Tim Imam Priyono Diduga Dipukul

    Kuasa hukum KPU Kota Yogyakarta, Ali Nurdin, mengatakan tudingan tersebut tidak berdasar. Ali menyatakan tidak benar ada pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. MK tak menemukan bukti yang menguatkan tuduhan tersebut.

    Bersama dengan Yogyakarta, majelis hakim MK juga memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan di sejumlah daerah. Beberapa di antaranya, MK memutuskan adanya pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Maybrat dan Pilkada Gayo Lues.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.