TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia merayakan terpilihnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. "Sahabat-sahabat ini menggagas tasyakuran sesederhana mungkin untuk memastikan bahwa pasca pilkada fokus dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas," kata Sandiaga di kediaman Hadid Bilid, Jalan Simprug Golf, Senayan, Jakarta, Ahad, 23 April 2017.
Anies-Sandi unggul dalam versi penghitungan cepat pemilihan kepala daerah DKI 2017. Dalam syukuran itu Sandi memastikan bahwa HIPMI bisa mendukung program yang akan digagasnya bersama Anies setelah resmi menjabat. "Kami pastikan HIPMI bisa bekerjasama untuk program Ok-Oce untuk lapangan kerja."
Baca juga:
Baca:
Soal Program DP 0 Rupiah, Bos Lippo Tertarik Bantu Anies
Anies: Program Rumah Tanpa DP Bukan Program Membangun ...
Pertemuan, kata Sandi, membicarakan program untuk sektor perumahan. Program pembiayaan perumahan dengan uang muka nol rupiah, sedang ramai ditagih setelah ia dan Anies unggul dalam pemilihan.
Dia menuturkan, sudah ada beberapa pengusaha yang memberikan dukungan dan niat untuk berpartisipasi. Salah satunya dari pengembang di kelas menengah. Menurut Sandi, pengembang menengah sedang mencari daerah di Jakarta untuk membangun rumah tapak.
Baca juga:
Program Rumah DP Rp 0, Anies Sebut Tak Salahi Peraturan BI
Anies-Sandi Akan Jual Saham DKI di Perusahaan Bir
Di Jakarta ada rumah tapak yang sekarang disebut cluster dan dipasarkan Rp350 juta per unit. “Bisa dikhususkan rumah DP nol rupiah," ujarnya.
Selain itu, beberapa direktur utama perbankan yang secara pribadi menyampaikan padanya bahwa program pembiayaan perumahan sangat dimungkinkan. Syaratnya, dia menyebutkan, harus ada payung hukum yang jelas, seperti peraturan daerah. Juga menyiapkan struktur, serta keberpihakan pemerintah.
Simak:
Terlalu Padat, Polisi Minta Alternatif Jalur Puncak 2 Dilanjutkan
Tabrakan Beruntun di Puncak, Polisi Akan Pidanakan Perusahaan Bus
Sandi menjelaskan, peraturan itu akan menjadi salah satu pengecualian dari peraturan Bank Indonesia bahwa loan to value mencapai 70 persen daripada pinjaman. Ia mengharapkan dana APBD bisa dipakai untuk menalangi DP itu. "Ini sudah menjadi hal yang lumrah di luar negeri dan kami hadirkan di Jakarta."
FRISKI RIANA
