Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Agama Lukman Komentari Pilkada DKI Putaran Dua

Editor

Pruwanto

image-gnews
Warga menggunakan hak pilihnya di TPS di Kampung Pulo, Jakarta Timur. RIDIAN EKA SAPUTRA
Warga menggunakan hak pilihnya di TPS di Kampung Pulo, Jakarta Timur. RIDIAN EKA SAPUTRA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemungutan suara pemilihan Gubenur-Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran dua tinggal berberapa jam lagi. Masyarakat DKI yang memiliki hak suara akan menentukan pilihannya pada perhelatan yang akan berlangsung Rabu, 19 April 2017.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak seluruh umat beragama menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah putaran kedua ini. Sehingga DKI memiliki pemimpin yang dianggap baik sesuai pilihan warga DKI sendiri. Setelah memilih, Lukman meminta masyarakat DKI mendukung siapapun pasangan calon yang terpilih nantinya.

"Segala perbedaan sebelumnya sudah bisa diselesaikan karena kita sudah memiliki pemimpin yang baru," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 April 2017.

Lukman mengharapkan masyarakat memaknai betul esensi dari demokrasi.  Perbedaan dalam demokrasi sudah pasti ada, tapi, kata dia, hal itu bisa disatukan kembali setelah adanya calon yang mendapat dukungan terbesar.

Adapun kepada calon gubernur-wakil gubernur terpilih, Lukman berharap, mereka memiliki jiwa besar sehingga bisa mengayomi dan melindungi seluruh warganya. Ia meminta pula agar pihak yang kalah legowo dan menerima hasil pemilihan itu serta mendukung pemenang. "Sekeras, setajam, dan sebesar apapun perbedaan kita, janganlah sampai memutus tali persaudaraan hanya karena perbedaan pilihan di Pilkada," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lukman meminta organisasi masyarakat tak mengerahkan massa ke TPS untuk mengawasi pemungutan suara. "Jadi tidak perlu mengerahkan massa, apalagi yang secara berlebihan. Itu justru akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tidak perlu," ujarnya.

Pemerintah telah berupaya merangkul para pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan agar membantu menciptakan ketenangan saat pemilihan berlangsung. "Para tokoh-tokoh agama kami minta pula mengimbau umatnya agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya," kata dia.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansus Haji DPR Buka Opsi Libatkan Polisi dan KPK Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pansus Haji DPR Buka Opsi Libatkan Polisi dan KPK Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan

Pansus Haji DPR menyesalkan sikap Kementerian Agama yang belakangan ini dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan.


Kementerian Agama Bantah Pernyataan Anggota Pansus Haji soal Pejabat Kementerian ke Arab Saudi

5 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Kementerian Agama Bantah Pernyataan Anggota Pansus Haji soal Pejabat Kementerian ke Arab Saudi

Juru bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, mengatakan anggota Pansus Haji keliru dalam memahami surat Sekreriat Jenderal Kementerian Agama.


Cak Imin DPR Beri Tenggat Pansus Haji Satu Bulan Bekerja

20 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (kedua kanan) menyerahkan palu sidang kepada Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid (tengah) didampingi Wakil Ketua Pansus Haji Diah Pitaloka (kanan), Marwan Dasopang (kedua kiri), dan Ledia Hanifa (kiri) saat rapat perdana Pansus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. DPR RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji dan menetapkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Haji, serta Wakil Ketua Diah Pitaloka (PDIP), Marwan Dasopang (PKB), dan Ledia Hanifa (PKB). TEMPO/M Taufan Rengganis
Cak Imin DPR Beri Tenggat Pansus Haji Satu Bulan Bekerja

Pansus Haji akan fokus mendalami tiga hal. Salah satunya, dugaan penyalahgunaan kewenangan penentuan alokasi kuota haji tambahan.


Pusdiklat Kementerian Agama Ajak Dosen Politeknik Tempo sebagai Narasumber Penyusunan Modul Pelatihan Kehumasan

30 hari lalu

Rizki Ayu Budipratiwi , Dosen Politeknik Tempo, saat menjadi narasumber kegiatan penyusunan modul pelatihan kehumasan di Kementerian Agama, Selasa, 6 Agustus 2024.
Pusdiklat Kementerian Agama Ajak Dosen Politeknik Tempo sebagai Narasumber Penyusunan Modul Pelatihan Kehumasan

Kehadiran Rizki Ayu Budipratiwi dalam kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Politeknik Tempo, khususnya Program Studi Produksi Media.


DPR Agendakan Kembali Rapat Pansus Haji Setelah Perayaan Hari Kemerdekaan

32 hari lalu

DPR telah membentuk Pansus haji hak angket evaluasi penyelenggaraan haji beberapa waktu lalu.
DPR Agendakan Kembali Rapat Pansus Haji Setelah Perayaan Hari Kemerdekaan

Komisi Agama DPR membentuk pansus haji karena Kementerian Agama tidak memberikan data dan keterangan yang cukup tentang pelaksanaan ibadah haji.


BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko, Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal?

37 hari lalu

Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko, Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal?

BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko. Begini cara membuat sertifikasi halal untuk sebuah produk dan segini biaya yang dibutuhkannya.


BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, Apa yang Dilanggar?

37 hari lalu

Sejumlah roti Okko yang belum ditarik dan masih dijual di beberapa distributor roti di Pasar Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 25 Juli 2024. BPOM menemukan kandungan bahan berbahaya natrium dehidroasetat dan meminta produsen roti Okko untuk menarik dan memusnahkan semua produknya. TEMPO/Prima mulia
BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, Apa yang Dilanggar?

BPJPH Kemenag mencabut Sertifikasi Halal Roti Okko, apa saja aturan yang telah dilanggar?


Kemenag Bantah Minta MUI Bintan Bikin Testimoni Sukses Haji 2024

41 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku Amirul Hajj mengecek fasilitas layanan tempat wudhu bagi jamaah calon haji Indonesia 1445 H di Arafah, Makkah, Selasa 11 Juni 2024. Menag meninjau secara langsung berbagai persiapan dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) menjelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung mulai 9 Dzulhijah atau 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kemenag Bantah Minta MUI Bintan Bikin Testimoni Sukses Haji 2024

DPR telah menyetujui pembentukan Pansus haji. Ada indikasi penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.


461 Jemaah Haji Indonesia Wafat Pada Penyelenggaraan 2024

42 hari lalu

Suasana jemaah haji kloter 16 Kabupaten Purbalingga saat dijemput keluarga usai tiba di pendopo Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis 27 Juni 2024. Sebanyak 7.973 jemaah haji Indonesia mulai diterbangkan pulang ke tanah air secara bertahap dari Jeddah menuju sejumlah embarkasi yang disiapkan pemerintah. Tempo/Budi Purwanto
461 Jemaah Haji Indonesia Wafat Pada Penyelenggaraan 2024

Sebanyak 461 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi pada penyelenggaraan iibadah haji 2024. Sebagian jemaah yang wafat berusia lanjut.


Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

49 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.