Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hujan Sembako di Pilkada DKI, Ada Nama Aria Bima dan Djan Faridz  

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Rumah yang dijadikan sebagai gudang sembako oleh tim pemenangan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki-Djarot di kompleks DPR RI D4/323, Kalibata, Jakarta Selatan, 17 April 2017. TEMPO/Irsyan
Rumah yang dijadikan sebagai gudang sembako oleh tim pemenangan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki-Djarot di kompleks DPR RI D4/323, Kalibata, Jakarta Selatan, 17 April 2017. TEMPO/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta, Djan Faridz, diduga terlibat dalam politik uang menjelang pemungutan suara dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Bentuknya berupa pembagian sembako. Dugaan itu muncul berdasarkan keterangan seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, bernama Billy Haryanto alias Billy Beras.

Baca: Berita Terbaru Pilkada DKI 2017

Billy mengatakan pedagang Pasar Induk Cipinang menerima pesanan berton-ton beras yang nilainya lebih dari Rp 500 juta dari tim pemenang pasangan inkumben, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Salah satu pemesannya adalah Aria Bima. Bahan pokok itu dibagikan ke berbagai wilayah, terutama Jakarta Timur dan Selatan.

Baca: Tim Ahok-Djarot Punya Bukti Anies-Sandi Jual Sembako Murah

Pemesan lain, kata Billy, adalah Djan Faridz, yang juga pendukung Basuki-Djarot. Ia memesan 30 ton beras, yang dikirimkan ke Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di depan Tempo, Billy menelepon Arya dan menyatakan semua pesanan sudah dibagikan.

Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Aria mengatakan pernah meminta beras ke Billy. Namun, kata dia, permintaannya tak dipenuhi pedagang beras asal Sragen, Jawa Tengah itu. Ia menyebutkan Billy adalah pendukung Anies karena “Ahok merusak distribusi di Cipinang”. Djan Faridz menyatakan Billy memfitnahnya, “Saya bukan pedagang, tidak jualan beras. Pilkada? Saya juga bukan calon,” ujarnya.

Baca: Ahok: Saya Paling Enggak Suka Kalau Ada Bagi-bagi Sembako

Badan Pengawas Pemilu sudah menemukan indikasi adanya politik uang berupa pembagian sembako. Pengawas menerima laporan setidaknya dari tujuh tempat penyimpanan bahan pokok milik tim pemenang pasangan inkumben. Dua lokasi berada di Jakarta Selatan, dua Jakarta Barat, dan masing-masing satu di Jakarta Utara, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. “Akan kami klarifikasi lebih lanjut," ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, Senin, 17 April 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Fokus Mencegah Pembagian Sembako

Basuki mengklaim, sejak dulu, dia menolak politik uang. Karena itu, gubernur yang biasa disapa Ahok itu menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. “Saya paling enggak suka bagi-bagi sembako," katanya di Monumen Nasional. Ia meminta masyarakat melapor ke polisi atau pengawas pemilu bila menemukan kegiatan itu dilakukan timnya.

Simak hasil Quick Count atau Hitung Cepat Pilkada DKI 2017

ERWAN HERMAWAN | IRSYAN HASYIM | ARKHELAUS W | LINDA HAIRANI

Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Persilakan Masyarakat Kampanyekan Kotak Kosong di Pilkada 2024

18 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
KPU Persilakan Masyarakat Kampanyekan Kotak Kosong di Pilkada 2024

KPU mempersilakan masyarakat untuk berkampanye memilih kotak kosong selagi tetap mengikuti aturan.


Akademisi Banten Dorong Tiga Unsur Ini Bersikap Netral dalam Pilkada Serentak 2024

1 hari lalu

Diskusi dan deklarasi pemilu damai di Fakultas Hukum Untirta, Kabupaten Serang, Rabu, 2 Oktober 2024. Dok. Pemkab Serang
Akademisi Banten Dorong Tiga Unsur Ini Bersikap Netral dalam Pilkada Serentak 2024

Kampanye damai menjadi harapan semua masyarakat agar stabilitas daerah dapat terjaga


Anggota Bawaslu RI Ingatkan Seluruh Jajaran Laporkan Harta Kekayaan

1 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Anggota Bawaslu RI Ingatkan Seluruh Jajaran Laporkan Harta Kekayaan

Herwyn J. H. Malonda, meminta seluruh pimpinan Bawaslu, sekretariat, hingga pengelola keuangan terbuka dan jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan


Ketua Bawaslu Sebut Kampanye Kotak Kosong Boleh Dilakukan, Ini Syaratnya

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Ketua Bawaslu Sebut Kampanye Kotak Kosong Boleh Dilakukan, Ini Syaratnya

Ketua Bawaslu menyatakan fenomena kotak kosong adalah refleksi kritis terhadap daerah dan partai politik yang memunculkan paslon tunggal.


Bawaslu dan KPU Loloskan Kadernya Jadi Anggota DPR Terpilih, PKB Bakal Lakukan Ini

3 hari lalu

Steering Committee (SC) Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza (tengah) menyampaikan pandangannya disaksikan, Sekretaris SC Syaiful Huda, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sekretaris OC Zainul Munasichin saat Rapat Panitia Muktamar sekaligus peluncuran logo Muktamar PKB di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024. PKB akan menggelar Muktamar pada 24-26 Agustus 2024 di Bali. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bawaslu dan KPU Loloskan Kadernya Jadi Anggota DPR Terpilih, PKB Bakal Lakukan Ini

Tak hanya mempertanyakan keputusan Bawaslu dan KPU yang tetap mempertahankan status kadernya sebagai anggota DPR terpilih, PKB bakal lakukan ini.


Diskusi Election Corner FISIPOL UGM Soroti Berbagai Isu di Yogyakarta Menjelang Pilkada 2024

4 hari lalu

Election Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menggelar forum diskusi bertajuk
Diskusi Election Corner FISIPOL UGM Soroti Berbagai Isu di Yogyakarta Menjelang Pilkada 2024

Election Corner Fisipol UGM gelar diskusi jaring isu jelang Pilkada Serentak 2024, beberapa komunitas paparkan isu-isu yang ada di Yogyakarta.


Election Corner FISIPOL UGM Gelar Diskusi dan Paparkan Temuan Indeks Kerawanan Pemilu Menjelang Pilkada 2024

4 hari lalu

Election Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) menggelar forum diskusi bertajuk
Election Corner FISIPOL UGM Gelar Diskusi dan Paparkan Temuan Indeks Kerawanan Pemilu Menjelang Pilkada 2024

Election Corner Fisipol UGM gelar diskusi jaring isu jelang Pilkada 2024 dan paparkan temuan Indeks Kerawanan Pemilu di Indonesia.


PKB Pertanyakan Sikap Bawaslu dan KPU yang Tetap Loloskan Kadernya jadi Anggota DPR Terpilih

4 hari lalu

Steering Committee (SC) Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza (tengah) menyampaikan pandangannya disaksikan, Sekretaris SC Syaiful Huda, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sekretaris OC Zainul Munasichin saat Rapat Panitia Muktamar sekaligus peluncuran logo Muktamar PKB di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024. PKB akan menggelar Muktamar pada 24-26 Agustus 2024 di Bali. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PKB Pertanyakan Sikap Bawaslu dan KPU yang Tetap Loloskan Kadernya jadi Anggota DPR Terpilih

PKB mempertanyakan keputusan Bawaslu dan KPU yang tetap mempertahankan status Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf sebagai anggota DPR terpilih.


Pengaduan di Pilkada 2024 Berpotensi Lebih Banyak dari Pemilu, Ini Antisipasi DKPP

5 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan teradu ketua dan anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan pihak pengadu dan teradu ini terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengaduan di Pilkada 2024 Berpotensi Lebih Banyak dari Pemilu, Ini Antisipasi DKPP

Ketua DKPP menuturkan para peserta Pilkada 2024 diperkirakan sudah berhubungan erat dengan penyelenggara dan pengawas pemilu.


Bawaslu Pandeglang: Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Sembako di Pilkada

5 hari lalu

Foto bersama anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pendeglang, Sabtu, 28 September 2024. Dok. Pribadi
Bawaslu Pandeglang: Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Sembako di Pilkada

Bawaslu Pandeglang jelaskan kriteria bantuan sembako yang dapat terkena sanksi pidana selama pilkada. Ancaman sanksi ini berlaku untuk pemberi dan penerima bantuan.