TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, meminta masyarakat tidak terlalu mempercayai survei terkait pemilihan kepala daerah. Sebab, perhitungan yang dianggap sah dan diakui dalam proses pemilihan kepala daerah adalah perhitungan versi KPU.
"Memang hak masyarakat untuk mendengar survei, tapi jangan sampai survei itu kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai kita yakin survei itu merupakan sesuatu yang pasti benar," kata Wiranto, dalam jumpa pers di beranda belakang Istana Merdeka, Senin, 17 April 2017.
Baca: Pilkada DKI Putaran 2, Polisi Terapkan Formasi Baru Kawal TPS
Wiranto mengatakan ini setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Pertemuan dilakukan untuk membahas situasi keamanan menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Menurut Wiranto, setiap hasil survei selalu mempunyai tingkat kesalahan (margin of error). Setiap lembaga survei tidak bisa mengklaim hasil surveinya 100 persen benar. "Karena itu masyarakat kami imbau jangan sampai terpengaruh oleh survei-survei yang diyakini atau diklaim sebagai sebuah kebenaran," kata Wiranto.
Baca: Pilkada DKI, Begini Pola Polisi Amankan TPS
Begitu juga dengan hasil hitung cepat (quick count) yang dihasilkan pada hari-H pencoblosan. Wiranto mengatakan hasil hitung cepat tidak bisa dilarang tapi hasil itu pun jangan dijadikan acuan bahwa perhitungan sudah selesai.
Sebab, kata Wiranto, hasil pemilihan yang sah dan diakui akan dikeluarkan KPU. "Tentu nanti secara profesional para petugas KPU dan Bawaslu akan bekerja sekerasnya-kerasnya untuk segera menyelesaikan perhitungan secara sah, sehingga itulah yang kita akui sebagai kebenaran, yang kita hormati bersama," kata Wiranto.
Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2
Sebagaimana pada putara pertama, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil sigi mereka tentang tingkat elektabilitas kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dari berbagai lembaga survei itu, pasangan Anies-Sandi disebut mempunyai elektabilitas relatif lebih tinggi dibanding pasangan Ahok-Djarot.
Wiranto mengatakan siapun pasangan calon yang dipilih masyarakat, dia meminta dukungan itu diberikan dalam bentuk memilih, bukan dalam bentuk fisik yang bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman, maupun berupa kerusuhan.
Jika terjadi kerusuhan, kata Wiranto, yang rugi adalah masyarakat juga. Selain itu, dia meminta masyarakat untuk jangan menodai sistem demokrasi yang sudah dibangun dengan bagus.
"Sistem yang sudah mendapat pujian dari dunia internasional, lalu kita nodai sendiri, kan sayang sekali," kata Wiranto.
AMIRULLAH SUHADA
