Rais Syuriah NU DKI Jakarta Dukung Anies-Sandi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Ekspresi Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, KH Mahfudz Asirun mewajibkan nahdliyin di Jakarta memilih pemimpin muslim pada Pilkada DKI Jakarta 19 April 2017. Seruan ini sekaligus ebagai dukungan NU DKI ke pasangan calon gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

    “Saya sebagai Rais Syuriah PWNU berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan warga nahdliyin di DKI wajib memilih gubernur muslim," kata Mahfudz di kantornya pada Sabtu, 15 April 2017.

    Menurut dia, perintah itu merujuk pada hasil muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Lirboyo pada November 1999. Hasil muktamar kala itu memutuskan agar warga nahdliyin berkewajiban memilih pemimpin muslim.

    Baca:
    Jadi Nama Masjid Raya, Sumarsono: Agar Hasyim Asyari Dikenang 
    Gus Sholah Minta Presiden Perhatikan Museum Hasyim Asyari

    Hal itu yang mendasarinya mendukung pasangan calon gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dia berharap agar Anies-Sandi menang mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. "Jadi kita doakan Anies-Sandi mudah-mudahan jadi pemimpin DKI," ujar dia.

    Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa dalam kesempatan yang sama juga menegaskan kewajiban memilih pemimpin muslim. Dia menceritakan saat muktamar 1999, satu alasannya karena NU sedang membahas hukum keputusan yang diambil pemimpin legislatif dari non-muslim.

    Baca juga:
    Laporkan Tim Ahok Bagi Sembako, Tim Anies: Ada Ratusan Ribu Paket
    Terima Laporan Tim Ahok Bagi Sembako, Bawaslu Tanyai Tim Pengawas

    Muktamar saat itu, kata Zulfa, fokus pada lembaga legislatif karena belum adanya pemilihan umum secara langsung. Waktu itu setiap kepala daerah dipilih oleh para legislator. “Putusan hukumnya haram umat Islam memilih (pemimpin non-muslim), kalau masih ada calon lain yang beragama Islam.” Jika masih ada calon anggota legislatif yang islam, maka harus dipilih yang islam.

    Zulfa mengatakan NU secara lembaga tidak berpolitik praktis, termasuk di Pilkada Jakarta. Namun, NU berkewajiban mensosialisasikan hasil muktamar ke-30 tahun 1999 terkait keputusan memilih pemimpin.

    AVIT HIDAYAT

    Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kobe Bryant Sang Black Mamba: Saya Tak Ingin Jadi Michael Jordan

    Pemain bola basket Kobe Bryant meninggal pada 26 Januari 2020, dalam kecelakaan helikopter di dekat Calabasas, California. Selamat jalan Black Mamba!