Persiapan Debat, Ahok Simulasi dengan Tim Khusus Soal Reklamasi  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, melakukan persiapan menjelang debat kandidat yang digelar Komisi Pemilihan Umum DKI.

"Kami coba simulasi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan," kata Prasetio di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 12 April 2017.

Baca juga:

Anies Santai Menjelang Debat Pilkada DKI: Tinggal Refreshing Saja
Timses Yakin Ahok-Djarot Bisa Jawab Pertanyaan dalam Debat Pilkada

Prasetio mengatakan, simulasi dilakukan di rumah pemenangan Ahok-Djarot yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dalam persiapan itu, ada tim khusus yang diisi sekitar delapan orang untuk persiapan debat.

Mereka, kata dia, terdiri atas sejumlah tokoh masyarakat. Namun, Prasetio enggan menyebutkan identitas mereka. "Ada banyak tokoh-tokoh masyarakat," ujarnya.

Tema debat putaran kedua kali ini adalah "Dari Masyarakat untuk Jakarta" yang terdiri dari kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi.

Sedangkan subtema debat terkait masalah transportasi, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik berupa pendidikan dan kesehatan, serta UMKM atau dunia usaha.

Menurut Prasetio, pasangan nomor dua akan lebih banyak menjelaskan tentang sejumlah permasalahan yang belum disosialisasikan ke masyarakat. Salah satunya adalah soal reklamasi.

Ahok-Djarot, kata dia, akan menjelaskan mengenai rencana kerja mereka terhadap nelayan. "Kampung nelayan bagaimana kan belum disosialisasi. Dia akan menjelaskan itu," katanya.

Simak juga:

Datangi Kampung Akuarium, Anies: Ini Contoh Nyata Ketidakadilan
Ira Koesno Hadapi Tantangan Baru di Debat Pilkada DKI Nanti Malam  

Menurut Prasetio, permasalahan reklamasi yang banyak mendapat pertentangan, tidak akan menjadi senjata untuk menjatuhkan Ahok-Djarot. Sebab, dia berujar, Pemerintah DKI hanya ditugaskan untuk mengatur tata ruang. Aturan tersebut justru dipakai agar kecurigaan masyarakat selama ini tidak terjadi.

"Kalau dilepas, tidak ada tata ruang kan berantakan. Apa yang dicurigai pasangan lain bahwa pulau akan dikuasai pengembang-pengembang semua akan terjadi. Tapi kalau diatur tata ruang kan di mana nelayan bisa mencari sesuap nasi kan ada (aturannya)," kata dia.

Info: Saksikan quickcount Pilkada DKI 2017

FRISKI RIANA