TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat akan merekrut pekerja baru yang disebut pasukan merah. Pasukan merah khusus ditugaskan merenovasi rumah kumuh di Ibu Kota.
"Kita tugasin sebagai tukang memperbaiki rumah-rumah kumuh, terutama atap yang jebol dan pasang keramik," kata Djarot di Jalan Topaz, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Maret 2017.
Baca : Djarot: Kami Akan Rebut Suara Anies-Sandi
Hal itu diungkapkan Djarot saat meninjau rumah warga di Jalan Topaz, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari hasil pemantauannya, Djarot menemukan masih ada rumah yang masih berlantaikan tanah. Menurut Djarot, lantai rumah itu harus dipasangkan lantai agar hawa di dalamnya tak terasa sesak.
"Tidak sehat, bisa kena TBC," ucap Djarot.
Selain itu, beberapa atap rumah tampak jebol dan masih menggunakan kayu. Karenanya, harus diganti dengan baja ringan agar tidak runtuh. Tak hanya itu, pasukan ini juga dapat ditugaskan untuk membetulkan sekolah, musala, tempat wudhu, atau toilet umum (Mandi, Cuci, Kakus).
Pasukan merah akan tersedia di masing-masing kelurahan dan bekerja sesuai pengajuan warga. Pemerintah provinsi DKI Jakarta pun akan mendata jumlah rumah kumuh di pelbagai wilayah untuk segera diperbaiki.
Menurut Djarot, akan ada 20 pasukan merah di setiap kelurahan. Pembagiannya, 10 pasukan merah fokus mengerjakan atap jebol, sisanya memasangkan keramik. Syarat perekrutan pun sama dengan pemilihan anggota Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU). Artinya, pasukan merah harus warga yang tinggal di kelurahannya bekerja nanti.
Simak juga : Ahok Kunjungi Drainase Buruk di Rawa Buaya: Kacau Ini
"Sekali lagi, itu (pasukan merah) adalah warga (yang tinggal) di situ (kelurahan) dan yang masih nganggur kayak PPSU," jelas Djarot.
Pasukan merah, lanjut Djarot, tak perlu memiliki ijazah. Hanya saja ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni dapat membaca, menulis, sehat, dan mau bekerja sebagai tukang bangunan. Gaji pasukan merah sesuai dengan upah minimum regional (UMR) serta jaminan kesehatan dan pendidikan bagi anaknya.
Djarot berjanji akan menganggarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta bagi pasukan merah setelah aktif kembali menjabat wakil gubernur DKI Jakarta. Dana itu masuk dalam program perbaikan sanitasi lingkungan.
LANI DIANA
