Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Masjid Tolak Pendukung Ahok, Djarot Nilai Ada Unsur Politik

image-gnews
Cawagub Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pemaparan saat Debat Calon Gubernur DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Cawagub Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pemaparan saat Debat Calon Gubernur DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai ada unsur politik dalam pengumuman beberapa masjid yang melarang mensalatkan jenazah orang yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut Djarot, hal tersebut merugikan dirinya maupun Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"Pasti dong (dirugikan). Itu kan tulisannya untuk pendukung dan pembela penista agama. Itu kan buat menolak Pak Basuki tujuannya. Hanya tidak ditulis saja," ujar Djarot di Bumi Pospera Tunarungu, Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Minggu, 26 Februari 2017.

Baca juga: Pilkada Putaran 2, Djarot Lebih Ingin Kerja daripada Cuti

Djarot menilai bentuk penolakan tersebut sebagai reaksi kasus yang menjerat Ahok atas pidatonya yang menyitir Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016. Sehingga, sejumlah masjid membuat kebijakan melarang mensalati jenazah orang yang mendukung terdakwa kasus penistaan agama.

Djarot menyayangkan pengumuman yang dianggap memecah belah masyarakat. Padahal, kasus Ahok tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dugaan penodaan agama. Djarot mengimbau agar masyarakat tidak menyimpan kebencian dan dendam yang berlebihan.

"Tolonglah jaga persatuan di antara kita. Tidak baik, tidak bagus seperti itu. Jangan demi kekuasaan pilkada timbul perpecahan. Kita harus saling menghargai hak dan pilihan masing-masing tapi ada upaya menakut-nakuti dan menggertak dan sebagainya," ucap Djarot.

Menurut Djarot, jika ada sekelompok masyarakat yang tidak menerima pasangan calon nomor urut dua tersebut bisa direalisasikan di balik bilik suara. Mereka bebas memilih siapapun yang akan menjadi pemimpin di Jakarta. Cara menjegal seperti itu dinilai Djarot justru menghalangi hak politik warga Jakarta.

"Kalau enggak setuju, enggak apa-apa. Nanti pada saat di bilik suara, tentukan suaranya. Supaya Jakarta damai. Jangan justru menakut-nakuti," ujar Djarot.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak juga: Remaja Rentan Narkoba, Djarot Akan Renovasi 34 Lapangan Bola  

Djarot  menjelaskan pengumuman mesjid tersebut sesuatu yang berlebihan dan  tidak baik.

"Buka hati kita seperti samudra yang bisa menerima apapun juga caci, maki, hinaan yang tidak mengenakkan. Hadapi optimis itu semua tidak akan mempan untuk membuat kami marah," ujarnya.

Djarot mengaku hanya bisa pasrah menerima sikap tersebut. Dalam lingkungan keluarga, Djarot mengaku telah diajari untuk lebih sabar dalam tawakal menghadapi masalah.

"Tetapi ortu saya selalu memberikan nilai-nilai Islam tentang kesabaran dan tawakal. Mari kita sabar dan tawakal," ujar Djarot.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ragam Respons Tokoh Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono, Sosiolog: Sok Asyik, Pakar Hukum: Strategi Pembalikan Isu

9 hari lalu

Kaesang Pangarep memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Istimewa
Ragam Respons Tokoh Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono, Sosiolog: Sok Asyik, Pakar Hukum: Strategi Pembalikan Isu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali mengundang polemik. Anak Jokowi itu mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Apa maksudnya?


Respons Djarot PDIP soal Kaesang Nebeng Jet Pribadi dan Rompi Putra Mulyono

10 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui usai debat Capres 2024 di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Respons Djarot PDIP soal Kaesang Nebeng Jet Pribadi dan Rompi Putra Mulyono

Selain mengomentari rompi 'Putra Mulyono', Djarot PDIP juga meminta Kaesang menjelaskan soal nebeng jet pribadi.


Djarot PDIP Soal Rompi Putra Mulyono Milik Kaesang: Tanya Dia, Memang Anaknya atau Bukan?

11 hari lalu

Kaesang Pangarep memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Istimewa
Djarot PDIP Soal Rompi Putra Mulyono Milik Kaesang: Tanya Dia, Memang Anaknya atau Bukan?

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat berbicara soal rompi Kaesang Pangarep yang bertuliskan Putra Mulyono kemarin hingga nebeng jet pribadi teman.


Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Maju Pilkada Yogya, Diantar PDIP Daftar ke KPU Hari Ini

38 hari lalu

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. TEMPO/Oton
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Maju Pilkada Yogya, Diantar PDIP Daftar ke KPU Hari Ini

PDIP akan daftarkan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan ke KPU hari ini diiringi kesenian tradisional.


Reaksi PDIP Soal Anies Temui Rano Karno Jelang Megawati Putuskan Bacagub Jakarta

40 hari lalu

Rano Karno dan Anies Baswedan. Istimewa
Reaksi PDIP Soal Anies Temui Rano Karno Jelang Megawati Putuskan Bacagub Jakarta

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pertemuan Anies-Rano untuk berdiskusi tentang masa depan Jakarta.


Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

47 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kanan), saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang. Dia menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

Adian menyatakan bahwa pemberian dukungan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual.


Demokrat Ungkap Harapan Tak Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jakarta

50 hari lalu

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Demokrat Ungkap Harapan Tak Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jakarta

PDIP berharap Pilgub Jakarta 2024 tidak menyajikan pelaksanaan demokrasi semu.


Djarot PDIP Harapkan Pilkada Jakarta Tak Sajikan Demokrasi Semu

50 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayatullah di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2023.
Djarot PDIP Harapkan Pilkada Jakarta Tak Sajikan Demokrasi Semu

Djarot berharap, bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju pada Pilkada Jakarta 2024 tidak melawan kotak kosong ataupun independen.


Momen Stafsus Jokowi Grace Natalie Respons Hasto dan Djarot PDIP

50 hari lalu

Staf Khusus Presiden sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kiri) memberikan keterangan usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9/2023). (ANTARA/Indra Arief Pribadi)
Momen Stafsus Jokowi Grace Natalie Respons Hasto dan Djarot PDIP

Grace Natalie meminta PDIP menarik semua kadernya dari Kabinet Jokowi jika tak lagi sejalan.


Puan Sindir Kualitas Pemilu di Sidang Tahunan MPR, Djarot PDIP Minta Publik Kawal Pilkada

51 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayatullah di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2023.
Puan Sindir Kualitas Pemilu di Sidang Tahunan MPR, Djarot PDIP Minta Publik Kawal Pilkada

Djarot Saiful Hidayat menanggapi pidato Puan Maharani soal kualitas pemilu agar tidak terulang dalam pilkada