TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya belum menerima laporan terkait dengan adanya politik uang selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah hukumnya. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan memastikan hal tersebut. "Sampai sekarang, tidak ada," kata Iriawan di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 15 Februari 2017.
Baca : JPRR Temukan Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada DKI
Disinggung mengenai informasi di media sosial yang menyebutkan ada politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon di Kabupaten Bekasi, Iriawan menanggapinya santai. "Tidak ada itu. Kalau benar infonya, kami pasti sudah rapat," ucapnya.
Menurut Iriawan, anggota Tim Operasi Tangkap Tangan Money Politic yang dibuatnya ditempatkan di berbagai daerah, sehingga akan mudah bagi mereka menemukan hal itu jika benar ada. "Tim OTT saya ada di mana-mana, termasuk dibantu Denintel juga," ujarnya.
Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu jalannya pilkada tetap damai dan kondusif. Bahkan ia mengaku tidak menerima laporan adanya intimidasi kelompok tertentu yang mengarahkan masyarakat memilih pasangan tertentu. "Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat Jakarta," tuturnya.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz mengatakan pihaknya menemukan dugaan politik uang dalam masa tenang pilkada, salah satunya dalam pilkada DKI. “Ditemukan dokumen digital yang bermaterikan mempengaruhi pilihan pemilih dengan menjanjikan uang dan barang,” ucapnya.
Dokumen dugaan politik uang itu diduga berasal dari tiga pasangan calon dalam pilkada DKI. Buktinya berupa kartu dan kupon yang telah menyebar melalui media sosial dengan cepat. “Jika benar, perlu penelusuran tindakan penegakan hukum. Jika bohong, perlu ditelusuri pembuatnya, karena telah menyebarkan informasi palsu,” ujarnya.
INGE KLARA SAFITRI | DANANG FIRMANTO
