Kapolri: Tindak Tegas Pengganggu Ketertiban Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya  Inspektir Jenderal M. Iriawan dan Komisi Hukum DPR RI bertemu di Mapolda Metro Jaya sebelum mengecek TPS, 15 Februari 2017. TEMPO/INGE KLARA

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Inspektir Jenderal M. Iriawan dan Komisi Hukum DPR RI bertemu di Mapolda Metro Jaya sebelum mengecek TPS, 15 Februari 2017. TEMPO/INGE KLARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat ikut mengawasi proses pencoblosan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017. Polisi akan bertindak tegas jika ada pihak yang mencoba mengganggu ketertiban proses pemilihan.

    "Insya Allah, semua berjalan aman. Masih ada waktu (memilih kepala daerah) sampai pukul 13.00 nanti. Saya minta seluruh masyarakat mengawasi dan jangan sampai melakukan aksi-aksi yang mengganggu ketertiban," ucap Tito saat meninjau TPS 3, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Rabu, 15 Februari 2017. Di TPS ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan melakukan pencoblosan.

    Tito mengatakan Polri dan TNI akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu proses pemilihan. "Kalau ada yang mengganggu ketertiban, kami akan lakukan tindakan tegas," ujar Tito.

    Dalam tinjauannya ke TPS 3, Tito didampingi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan serta beberapa anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain Bambang Soesatyo dan Aboebakar Alhabsyi.

    Bambang Soesatyo menuturkan Komisi Hukum DPR mendukung langkah-langkah Polri dalam menjaga proses pemilihan berlangsung aman dan tertib. Dia juga mengapresiasi netralitas Polri dalam pilkada 2017. "Kami mengapresiasi netralitas Polri," kata Bambang.

    AMIRULLAH SUHADA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.