TEMPO.CO, Bekasi - Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi memetakan sebanyak 395 dari 3.958 titik tempat pemungutan suara rawan dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022 pada Rabu, 15 Februari 2017.
“Ini yang paling rawan (politik uang),” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, Selasa, 14 Februari 2017. Menurut Idham, politik uang rawan terjadi di Kecamatan Cibarusah, Serangbaru, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara.
Baca: Pilkada 2017, Bawaslu Benarkan Ada Laporan Politik Uang
Indikasinya, ujar Idham, karena banyak tim sukses yang berdomisili di empat kecamatan itu. “Sampai sekarang kami belum menemukan politik uang,” kata Idham. Laporan terakhir yang diterima Panwaslu pada masa tenang, ujar Idham, adalah penyeberan kartu gas bersubsidi dari dari pasangan calon nomor dua, Saduddin-Ahmad Dhani.
Untuk membuktikannya, ucap Idham, pihaknya segera menggelar perkara bersama dengan tim penegakan hukum terpadu selama lima hari ke depan. “Kami akan memintai keterangan pelapor, saksi dan terlapor,” ujar Akbar.
Menurut Idham, selain politik uang, ada empat aspek lain yang rawan dalam pilkada kali ini. Yakni terkait data pemilih dan penggunaan hak pilih di 215 TPS; ketersediaan dan distribusi logistik sebanyak 193 TPS; keterlibatan aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu 118 TPS; kepatuhan prosedur penghitungan suara dan profesionalisme penyelenggara sebanyak 18 TPS.
Ketua Tim Pemenangan Saduddin-Ahmad Dhani, Taih Minarno, mengatakan pihaknya memastikan tidak menggunakan cara politik uang untuk mendulang suaranya. “Popularitas calon kami tinggi, kami yakin bisa unggul perolehan suaran dari lainnya,” kata Taih.
Perihal kartu gas yang dilaporkan, Taih membantah menyebarkan pada masa tenang. Menurut dia, kartu gas bersubsidi itu pernah disebarkan ketika kampanye. “Wajar kalau masyarakat masih menyimpan, itu kan janji politik,” ujar Taih.
Sementara itu, anggota tim sukses dari pasangan calon inkumben, Neneng Hasanah Yasin-Eka Supriatmaja, Budiarta, mengatakan petahana menjadi keuntungan sendiri. “Sebab, masyarakat Kabupaten Bekasi sudah lebih dulu mengenal ketimbang pasangan lain,” ujar Taih.
Adapun, calon Bupati nomor 3 dari independen, Obon Tabroni, mengatakan, sejak jauh-jauh hari pihaknya telah mendeklarasikan anti politik uang. “Kami ingin politik bersih, adu visi dan misi,” ujar Obon.
Baca juga: Pilkada Bekasi, Bawaslu Khawatirkan Surat Keterangan Massal
Pengamat politik Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila, mengingatkan panitia pengawas pemilu di Kabupaten Bekasi agar mewaspadai “serangan fajar" menjelang pencoblosan. Serangan fajar, bisa saja berupa politik uang, maupun penyebaran brosur, dan lainnya. “Semua harus turut mengawasi,” ujar Adi.
ADI WARSONO
