Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wiranto Rapat Bahas Keamanan Pilkada, Ini Daerah Rawannya  

image-gnews
Menko Polhukam Wiranto (kanan) berbincang dengan Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 29 Desember 2016. ANTARA FOTO
Menko Polhukam Wiranto (kanan) berbincang dengan Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 29 Desember 2016. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengumpulkan sejumlah menteri dan petinggi lembaga di kantornya untuk membahas pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 15 Februari 2017. Menurut dia, semua pihak perlu memastikan keamanan kegiatan yang pelaksanaannya tinggal sembilan hari lagi itu.

"Ini pilkada kan mau aman, berkualitas, jadi ini harus bersama-sama dengan melibatkan masyarakat," kata Wiranto saat tiba di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Februari 2017.

Baca: Wiranto Minta Calon Hindari Isu SARA pada Pilkada 2017

Dia berujar, pemerintah ingin pilkada serentak tahap kedua tersebut berjalan tertib dan tanpa konflik. "Kita tak ingin gaduh. Rakyat kan enggak mau gaduh, enggak perlu panas-panasan," ucapnya.

Lewat rapat koordinasi yang digelar sejak pukul 11.00 WIB itu, Wiranto menyorot tentang pentingnya menjaga sejumlah wilayah yang dinilai rawan saat pelaksanaan pilkada nanti. Beberapa daerah yang dianggapnya rawan adalah Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Banten.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi perlu persiapan yang lebih baik, agar pemilihan berlangsung baik," tutur Wiranto. Meskipun gencar mempersiapkan keamanan, dia menyebutkan skala kerawanan sejumlah daerah rawan tersebut cenderung menurun dari sebelumnya.

Sejumlah pejabat yang menghadiri rakor antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Jury Adiantoro, Kepala Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Torry Djohar Banguntoro, serta Kepala Staf Umum Panglima TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan.

Ada pula pejabat dari Provinsi DKI Jakarta, seperti pelaksana tugas Gubernur DKI Sumarsono, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana, dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana.

YOHANES PASKALIS


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.


Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi
Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang


PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.


Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membuka Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta, 30 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.


Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.


Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

29 Agustus 2017

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta para bekas pengurus dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mematuhi pernyataan bersama yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian. IRSYAN HASYIM
Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.


Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.


Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.


Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada Amerika Serikat kawasan Asia Pasifik Laksamana Harry B. Harris, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 7 Agustus 2017. Foto/Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara lain.


Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Judith Nemeth-Patch di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2017. Foto / Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim.