Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2017 Menurun

Editor

Mustafa moses

image-gnews
Seorang perempuan melintas di depan mural yang menyuarakan himbauan pilkada DKI dikawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (7/6). ANTARA/Reno Esnir
Seorang perempuan melintas di depan mural yang menyuarakan himbauan pilkada DKI dikawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (7/6). ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian mengatakan keterwakilan perempuan dalam Pilkada Serentak 2017 jumlahnya masih sedikit. Ia menilai umumnya selama ini perempuan terpilih di level legislatif atau eksekutif lantaran faktor kekerabatan dengan seseorang yang pernah menjadi anggota kedua lembaga itu.

“Saya mendorong keterwakilan perempuan,” ujar Hetifah di Jakarta, Senin, 27 November 2016. Menurut dia, keterwakiln perempuan akan mampu melindungi dan menyuarakan aspirasi perempuan di Indonesia.

Daya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat pada pilkada 2017 hanya ada 44 perempuan yang berpartisipasi dalam pilkada. Mereka kini bersaing di 28 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Hetifah menilai jumlah itu tergolong sedikit karena pada Pilkada Serentak 2017 dilangsungkan di 101 daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan keterwakilan perempuan dalam pilkada pada 2017 mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya. Pada 2015 pilkada dilangsungkan di 265 daerah. Ia mengatakan ada 123 calon perempuan di pilkada lalu. Apabila dibandingkan pada pilkada 2017, jumlah calon perempuan menurun 0,3 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Titi menilai profil 44 calon perempuan pada Pilkada Serentak 2017 didominasi dari tiga latar belakang. Ia menyebut di antaranya adalah bekas legislator, kader partai, dan jaringan kekerabatan. Namun ada pula beberapa latar belakang dari para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan. “Petahana, pengusaha, purnawirawan PNS, aktivis, akademisi, dan eks kepala daerah,” ujarnya.

DANANG FIRMANTO

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AJI: Jawa Timur, Sumatera Utara dan Jawa Barat Terbanyak Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

9 hari lalu

Kelompok Jurnalis saat melakukan aksi teatrikal kekerasan terhadap Jurnalis di Taman Aspirasi, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Dalam aksinya terdapat tiga tuntutan dari Kelompok Jurnalis yakni periksa dan adili pelaku pemukulan dan perampasan alat kerja wartawan, beri sanksi tegas agar bisa menimbulkan efek jera, dan perintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk mempelajari UU Pers. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AJI: Jawa Timur, Sumatera Utara dan Jawa Barat Terbanyak Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut data AJI Indonesia.


Komnas Perempuan Sebut Komitmen Kampus terhadap Satgas PPKS Masih Beragam

56 hari lalu

Aliansi BEM se-UI usai menggelar aksi simbolik menutup gerbang masuk gedung Rektorat UI sebagai bentuk dukungan terhadap Satgas PPKS, Kamis, 27 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Komnas Perempuan Sebut Komitmen Kampus terhadap Satgas PPKS Masih Beragam

Meski 100 persen PTN sudah membentuk Satgas PPKS sesuai mandat Permendikbudristek, komitmen kampus untuk mendukung satgas belum maksimal seluruhnya.


Lindungi Perempuan, Komnas Perempuan Ajukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

20 Juni 2023

Ilustrasi KDRT. radiocacula.com
Lindungi Perempuan, Komnas Perempuan Ajukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Komnas Perempuan mengajukan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan untuk merespons RUU KUHAP.


Anggota DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis UU TPKS

6 Juni 2023

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Anggota DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis UU TPKS

Implementasi UU TPKS dianggap belum efektif lantaran belum ada aturan teknisnya.


Kasus Istri TNI AU Korban Poligami, Komnas Perempuan: Jauh dari Keadilan & Melanggengkan Impunitas

3 Juni 2023

Rumaisah Satyawati, istri dari anggota TNI AU yang dipoligami sejak 2006. Dia ditemui usai vonis suaminya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Kasus Istri TNI AU Korban Poligami, Komnas Perempuan: Jauh dari Keadilan & Melanggengkan Impunitas

Komnas Perempuan menilai putusan kedaluwarsa oleh hakim pada kasus poligami istri TNI AU menjauhkan korban dari keadilan.


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

2 Juni 2023

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

2 Juni 2023

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


5 Cara Melaporkan KDRT ke Polisi dan Komnas Perempuan

25 Mei 2023

Ilustrasi KDRT. radiocacula.com
5 Cara Melaporkan KDRT ke Polisi dan Komnas Perempuan

Cara melaporkan KDRT melalui email dan media sosial Komnas Perempuan, call center SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129, hingga Polri 110.


Jejak Samar Kekerasan Seksual Mei 98 di Surabaya

7 April 2023

Warga yang melakukan penjarahan di toko-toko pada saat kerusuhan Mei 98. RULLY KESUMA
Jejak Samar Kekerasan Seksual Mei 98 di Surabaya

Komnas Perempuan sedang menelusuri jejak kekerasan seksual Mei 1998 di Surabaya.


Komnas Perempuan Telusuri Jejak Kekerasan Seksual Mei 1998 di Beberapa Kota

5 April 2023

Seorang penjarah membawa kursi jarahan melewati mobil-mobil yang terbakar saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jalan Hasyim Azhari, Jakarta. TEMPO/Bodhi Chandra
Komnas Perempuan Telusuri Jejak Kekerasan Seksual Mei 1998 di Beberapa Kota

Komnas Perempuan sedang menelusuri jejak kerusuhan Mei 1998 di Surabaya, Solo dan Medan , khususnya menyangkut peristiwa kekerasan seksual.