TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pemilihan Umum (Panwaslu) proaktif mengusut kasus penolakan oleh sejumlah massa. Djarot berharap kedua komisi itu dapat menjaga berjalannya demokrasi di Jakarta.
"Jangan sampai kejadian seperti ini berlanjut," kata Djarot usai diperiksa sebagai di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 21 November 2016. Dalam berbagai blusukan, calon wakil gubernur ini sering disambut demonstrasi saat blusukan untuk berkampanye.
Djarot diperiksa sebagai saksi ihwal penghadangan sejumlah massa saat blusukan ke Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kepolisian melontarkan 17 pertanyaan kepada mantan wali kota Blitar itu. Pemeriksaan berlangsung sekitar dua jam.
Djarot menjelaskan telah menyampaikan kronologis dialognya dengan komandan massa penolak. Ia pun menduga adanya upaya kesengajaan. Sebab, warga Kembangan Utara menerima kedatangannya.
Namun, menurut Djarot, sejumlah orang mengikutinya saat silahturahmi ke kediaman Haji Saman. Saat berjalan sepanjang 20 meter dari jumah Haji Saman, mereka melontarkan teriakannya dan bersiap menghadang Djarot.
Djarot mengklaim tak mengenal mereka. "Saya tahu bahwa polisi telah menghadang kelompok orang itu supaya tidak mendekat ke arah saya," ujar Djarot.
Selain itu, Djarot juga meminta agar penolakan saat blusukan ke Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 16 November 2016 segera ditelusuri dan ditindaktegas. Sebab, menurut Djarot, beberapa kader partai mendapat serangan berupa pemukulan dari massa.
Ia mengatakan, pihaknya telah melaporkan serangan itu. "Kami segera menunggu juga tindak lanjut yang di Cipinang karena bagi saya pribadi yang di Cipinang ini agak berat, kasar," jelas Djarot.
LANI DIANA | MS
