Komnas HAM: Hindari Isu SARA dalam Pilkada DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhamad Imdadun Rahmat menilai penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai ujian dalam kematangan menjalankan hukum. Gubernur nonaktif Ahok ditetapkan menjadi tersangka Rabu siang atas dugaan penistaan agama.

"Kita semua berharap proses hukum bisa berlangsung independen, imparsial, dan harus otonomi. Artinya tidak ada intervensi dari penguasa," katanya kepada Tempo, usai mengikuti Hari Toleransi se-Dunia yang digelar oleh Wahid Foundation di Theater Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta, pada Rabu malam 16 November 2016.

Imdadun mengatakan, kemungkinan penggunaan isu SARA dalam pilkada akan ramai dimainkan, semisal di media sosial. Isu SARA itu dimainkan untuk kepentingan pasangan calon. "Kemungkinan isu SARA terbuka sekali, di media sosial pun mulai nampak, orang-orang yang menggunakan isu-isu kebencian agama, kebencian ras untuk kepentingan calon yang didukung."

Menurut Imdadun, kasus yang menimpa Ahok cukup rumit. Menjelang Pilkada isu intoleransi ikut terbawa. "Isu itu sangat sensitif," kata dia.

Yang terpenting, kata dia, keputusan tersebut transparan dan terbuka sehingga masyarakat juga bisa mengawasi bahwa kepolisian serius dengan keputusan tersebut. "Apapun yang menjadi keputusan, itulah yang seharusnya dihormati. Itu harapan kita  semoga tidak ada intervensi penguasa," ujar dia.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak menggunakan isu SARA dalam pentas politik yang tengah berlangsung.  "Karena, bagaiamana pun konflik di Indonesia banyak dipicu oleh isu SARA. Biasanya konflik sara kalau menjadi pemantik, masalahnya bisa panjang dan mematikan," kata Yenny. 

Menjelang Pilkada 2017 DKI Jakarta, kata Yenny, pemanfaatan isu SARA dalam kepentingan politik perlu dihentikan. Isu SARA yang marak tersebar di media sosial bisa berdampak negatif bagi bangsa yang menganut keberagaman.

"Kita berharap semua pihak menahan diri menggunakan isu tersebut dalam posisi politik mereka," ujar anak Presiden RI keempat itu.

Langkah penting untuk mengatasi sikap intoleransi itu adalah bersikap kritis terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Isu intoleransi lebih mudah tersebar di media sosial, sehingga perlu cermat dalam mengantisipasi sikap intoleransi tersebut.

"Informasi itu harus dicermati, betul atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah sehingga memicu sikap intoleransi," ujarnya. Pagelaran hari toleransi sedunia yang berlansung sejak Rabu siang bisa menjadi warna baru untuk mendukung sikap kebhinekaan tunggal ika.

Yenny menilai keputusan kepolisian terhadap Ahok sudah tepat. Apapun keputusan Pihak kepolisian, menurutnya itu sudah menjadi komitmennya untuk meyakini setiap keputusan ang dilakukan secara terbuka. "Sekarang keputusan hukum sudah berjalan, kita hormati keputusan itu," tutur dia.

IHSAN RELIUBUN |TD