Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM: Hindari Isu SARA dalam Pilkada DKI

image-gnews
Sinta Nuriyah (tengah) Istri Presiden Keempat Indonesia, Abdul Rahman Wahid,  bersama anaknya dan Yenny Wahid (Anak Gusdur) mendeklarasikan Hari Toleransi se-Dunia 2016, di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Rabu malam 16 November 2016. TEMPO/Ihsan Reliubun
Sinta Nuriyah (tengah) Istri Presiden Keempat Indonesia, Abdul Rahman Wahid, bersama anaknya dan Yenny Wahid (Anak Gusdur) mendeklarasikan Hari Toleransi se-Dunia 2016, di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Rabu malam 16 November 2016. TEMPO/Ihsan Reliubun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhamad Imdadun Rahmat menilai penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai ujian dalam kematangan menjalankan hukum. Gubernur nonaktif Ahok ditetapkan menjadi tersangka Rabu siang atas dugaan penistaan agama.

"Kita semua berharap proses hukum bisa berlangsung independen, imparsial, dan harus otonomi. Artinya tidak ada intervensi dari penguasa," katanya kepada Tempo, usai mengikuti Hari Toleransi se-Dunia yang digelar oleh Wahid Foundation di Theater Terbuka Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta, pada Rabu malam 16 November 2016.

Imdadun mengatakan, kemungkinan penggunaan isu SARA dalam pilkada akan ramai dimainkan, semisal di media sosial. Isu SARA itu dimainkan untuk kepentingan pasangan calon. "Kemungkinan isu SARA terbuka sekali, di media sosial pun mulai nampak, orang-orang yang menggunakan isu-isu kebencian agama, kebencian ras untuk kepentingan calon yang didukung."

Menurut Imdadun, kasus yang menimpa Ahok cukup rumit. Menjelang Pilkada isu intoleransi ikut terbawa. "Isu itu sangat sensitif," kata dia.

Yang terpenting, kata dia, keputusan tersebut transparan dan terbuka sehingga masyarakat juga bisa mengawasi bahwa kepolisian serius dengan keputusan tersebut. "Apapun yang menjadi keputusan, itulah yang seharusnya dihormati. Itu harapan kita  semoga tidak ada intervensi penguasa," ujar dia.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak menggunakan isu SARA dalam pentas politik yang tengah berlangsung.  "Karena, bagaiamana pun konflik di Indonesia banyak dipicu oleh isu SARA. Biasanya konflik sara kalau menjadi pemantik, masalahnya bisa panjang dan mematikan," kata Yenny. 

Menjelang Pilkada 2017 DKI Jakarta, kata Yenny, pemanfaatan isu SARA dalam kepentingan politik perlu dihentikan. Isu SARA yang marak tersebar di media sosial bisa berdampak negatif bagi bangsa yang menganut keberagaman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita berharap semua pihak menahan diri menggunakan isu tersebut dalam posisi politik mereka," ujar anak Presiden RI keempat itu.

Langkah penting untuk mengatasi sikap intoleransi itu adalah bersikap kritis terhadap informasi yang tersebar di media sosial. Isu intoleransi lebih mudah tersebar di media sosial, sehingga perlu cermat dalam mengantisipasi sikap intoleransi tersebut.

"Informasi itu harus dicermati, betul atau tidak. Jangan menelan mentah-mentah sehingga memicu sikap intoleransi," ujarnya. Pagelaran hari toleransi sedunia yang berlansung sejak Rabu siang bisa menjadi warna baru untuk mendukung sikap kebhinekaan tunggal ika.

Yenny menilai keputusan kepolisian terhadap Ahok sudah tepat. Apapun keputusan Pihak kepolisian, menurutnya itu sudah menjadi komitmennya untuk meyakini setiap keputusan ang dilakukan secara terbuka. "Sekarang keputusan hukum sudah berjalan, kita hormati keputusan itu," tutur dia.

IHSAN RELIUBUN |TD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar tokoh persatuan dan pembangunan dari PPP di DPW PPP, Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad, 30 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.


MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai memimpin rapimgab membahas pemilihan wagub DKI di lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana
MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.


Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

20 Mei 2021

Layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunujukkan Rizieq Shihab sedang membacakan nota pembelaan atas perkara kerumunan, Kamis, 20 Mei 2021. TEMPO/M Yusuf Manurung
Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Rizieq Shihab mengklaim perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum melainkan politik. Ia kemudian berkisah tentang Pilkada DKI.