TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno menyayangkan terjadinya kerusuhan saat calon Gubernur DKI inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, blusukan ke Rawa Belong, Jakarta Barat. Menurut Sumarno, setiap calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPU seharusnya diberi pengawalan saat berkampanye. "Sangat disesalkan ada kerusuhan. Mestinya kan bisa dikomunikasikan," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 2 November 2016.
Sumarno menjelaskan, pengawalan yang diberikan kepada masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI menjadi tanggung jawab kepolisian. Berapa jumlah personel yang dikerahkan telah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan kepolisian.
Sumarno berujar, jika kondisinya semakin mengkhawatirkan, KPU DKI akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Saya kan belum tahu persis bagaimana kejadiannya. Saya akan coba berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau ternyata mengkhawatirkan, kami akan berkoordinasi dengan Polda dan Bawaslu," tuturnya.
Ahok melakukan blusukan untuk menemui warga Rawa Belong, Sukabumi Utara, Jakarta Barat, sore tadi. Saat tiba di lokasi, Ahok mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Namun, saat masuk lebih jauh, ia mendapat penolakan. Sekelompok orang yang mengaku warga Rawa Belong membawa karton bertuliskan "Ahok Dajjal" dan “Menolak Penista Agama”. Demonstran itu pun merangsek dan berusaha menerobos pasukan pengamanan Ahok.
Demonstran sempat tertahan di gang sempit. Namun, ketika melihat jalan pintas, demonstran yang mencium jejak Ahok berlari berusaha mengejar. Kondisi memanas. Pengejaran terhenti di depan puskesmas Kecamatan Sukabumi Utara, Jakarta Barat.
MAYA AYU PUSPITASARI | LARISSA HUDA
