TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membalas kritik calon gubernur Anies Baswedan soal Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Anies sebelumnya menganggap KJP menghalangi siswa dari keluarga tak mampu karena tidak bisa menikmati program nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kami sebetulnya bukan menolak KIP. Saya sudah lapor Presiden, sebaiknya Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) jangan malas cari data," katanya di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2016.
Menurut Ahok, sebaiknya Kemendikbud merujuk pada data KJP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menaikkan nilai nominal KJP yang diterima siswa menjadi Rp 200-650 ribu per bulan. Sedangkan KIP sebesar Rp 750 ribu-1 juta per tahun.
Baca Juga: KPU DKI: Paslon Gubernur DKI Harus Siap Menang dan Siap Kalah
"Secara etika, kamu tidak boleh ambil dua bantuan. Apalagi bantuan KJP sudah diriset Bank Dunia kebutuhannya berapa. Yang menghitung kebutuhan KJP bukan saya lho, tapi itu ada yang menentukan," ujarnya.
Ahok menilai aturan KJP juga sudah ketat karena orang tua murid dilarang menarik dana secara tunai untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Meski begitu, anak-anak masih bisa membeli bahan kebutuhan pokok dengan menggunakan kartu tersebut.
Ahok menambahkan, KIP dirancang untuk membantu daerah lain dan boleh mengambil dana secara kontan. "Kasihan orang Indonesia yang di kampung-kampung yang enggak punya duit. Jakarta sudah gede KJP-nya. Apalagi anak kuliah bisa Rp 18 juta. Saya kira beliau enggak tahu data saja."
Simak: Ketua DPR: Aksi 4 November Mengkhawatirkan
Sebelumnya Anies menyebutkan KJP dan KIP bersifat komplementer atau saling melengkapi. Bukan saling menggantikan. Bedanya, KJP bersifat bantuan nontunai, sedangkan KIP memberikan bantuan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi KJP.
LARISSA HUDA
Baca juga:
Ini Isi Pembicaraan Jokowi dan Prabowo di Hambalang
Houthi Luncurkan Rudal ke Arah Mekah dari Masjid di Yaman
Didemo Besar-besaran pada 4 November, Ahok: Saya Ikhlas
