Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cek Fakta, Opini BPK untuk Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta  

Editor

Mustafa moses

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar di Tanah Air. Kenaikannya pun sangat signifikan tiap tahun.

Pada 2012, APBD DKI Jakarta dipatok Rp 41,3 triliun. Pada 2014, APBD DKI melonjak menjadi 72,9 triliun. Jumlah itu semakin bertambah pada 2015 menjadi Rp 73,08 triliun. Namun terakhir, 2016, jumlahnya menurun menjadi Rp 67,16 triliun.

Persoalannya, apakah APBD itu sudah dikelola dengan baik?

Anies Baswedan
Calon Gubernur DKI Jakarta bernomor urut tiga ini, dalam kampanye hari pertamanya, menyinggung pengelolaan APBD Jakarta yang selama ini masih berpredikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

"Apakah laporan keuangannya (Provinsi DKI Jakarta) benar? Kalau baik, dia seharusnya mendapat status WTP, wajar tanpa pengecualian," kata Anies, 28 Oktober 2016.

Faktanya:
Anies benar. Pemerintah DKI Jakarta memang harus bekerja ekstra-keras untuk mendapatkan predikat WTP. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama beberapa bulan lalu menyatakan baru tahun depan menargetkan mendapat WTP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Asetnya enggak tercatat, piutangnya enggak jelas, aturannya juga enggak jelas. Makanya kami perbaiki. Kami targetkan tahun depan WTP," kata Ahok, 1 Juni 2016.

Rilis dari BPK menyebutkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Jakarta pernah dianggap baik sebelum Gubernur Joko Widodo. Seperti tercatat di situs Jakarta.go.id dan BPK, LHP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2012 mendapatkan status WTP. Namun setelah itu, 2013-2015, kembali mendapatkan WDP.

Majalah Tempo pernah menuliskan salah satu yang menyebabkan perbedaan status sebelum era Jokowi antara lain perlakuan berbeda dalam pemeriksaan. Seorang pejabat BPK mengatakan, pada 2012 tim audit tak menemukan banyak persoalan signifikan karena sampel sengaja direkayasa jauh lebih sedikit. "Tahun 2014 sampling lebih banyak. Makanya hasil berbeda."

EVAN

Baca Referensi:
Ini Beda Audit BPK Zaman Foke dan Ahok
Ini Penyebab Ahok Menerima Dua Kali Rapor Merah dari BPK
Laporan Keuangan DKI Jakarta Berpredikat WDP, Ahok: Sudah dari Dulu

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


H-6 Tenggat Pengosongan Pulau Rempang: Ini Kata Jokowi, Anies Baswedan, Ganjar, Mahfud MD, Cak Imin, Bahlil

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
H-6 Tenggat Pengosongan Pulau Rempang: Ini Kata Jokowi, Anies Baswedan, Ganjar, Mahfud MD, Cak Imin, Bahlil

Pemerintah beri tenggat pengosongan Pulau Rempang pada 28 September 2023. Selama konflik begini kata Jokowi, Anies Baswedan, Ganjar, Mahfud MD.


Profil Anak-Anak Capres: Mutiara Baswedan, Alam Ganjar, Didit Hediprasetyo

1 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istri, Fery Farhati, dalam acara pernikahan putrinya, Mutiara Annisa Baswedan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 29 Juli 2022. Dok. Istimewa
Profil Anak-Anak Capres: Mutiara Baswedan, Alam Ganjar, Didit Hediprasetyo

Ini profil anak-anak bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto: Mutiara Baswedan, Alam Ganjar, Didit Hedriprasetyo.


Pahami Benar Perbedaan antara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Menjelang Pemilu

2 jam lalu

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Pahami Benar Perbedaan antara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Menjelang Pemilu

Tahapan pemilu sudah memasuki pendaftaran kandidat, dan segera akan memasuki tahap kampanye. Berikut perbedaan kampanye hitam dan kampanye negatif.


Move On dari Anies Baswedan, Demokrat DKI Siap All Out Menangkan Prabowo

2 jam lalu

Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis, 21 September 2023. Partai Demokrat resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024 serta bergabung Koalisi Indonesia Maju. TEMPO/M Taufan Rengganis
Move On dari Anies Baswedan, Demokrat DKI Siap All Out Menangkan Prabowo

Ketua Demokrat DKI Mujiyono memastikan kadernya sudah move on dari Anies Baswedan. Siap all out menangkan Prabowo di Pilpres 2024.


Safari Politik Anies Baswedan di Sulawesi Selatan Lantik Relawan hingga Masuk Kampus

3 jam lalu

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan bersama dengan Muhamimin Iskandar (Cak Imin) mengumumkan Badan Pekerja (BAJA) untuk Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhamimin Iskandar (AMIN) dari Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan yang berada di Jalan Brawijaya X Nomor 46. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jumat, 22 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Safari Politik Anies Baswedan di Sulawesi Selatan Lantik Relawan hingga Masuk Kampus

Pasangan bacapres dan bacawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar akan melakukan berbagai kegiatan di Sulawesi Selatan.


Eks Warga Kampung Bayam Tak Dikenakan Biaya Sewa Unit Rusun Nagrak, Pergub Anies Baswedan Belum Dicabut

7 jam lalu

Sejumlah anak bermain bola pada fasilitas Kampung Susun Bayam, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Eks Warga Kampung Bayam Tak Dikenakan Biaya Sewa Unit Rusun Nagrak, Pergub Anies Baswedan Belum Dicabut

Warga Kampung Bayam hingga kini tak bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dibangun di atas lahan kampung mereka.


Eks Warga Kampung Bayam Akhirnya Mau Pindah ke Rusun Nagrak, tapi Bersyarat

9 jam lalu

Puluhan warga eks Kampung Bayam berkumpul di depan tenda dekat Jakarta International Stadium (JIS) untuk memutuskan tawaran pemerintah agar direlokasi ke Rusun Nagrak, Jumat, 22 September 2023. TEMPO/Novali Panji
Eks Warga Kampung Bayam Akhirnya Mau Pindah ke Rusun Nagrak, tapi Bersyarat

Eks warga Kampung Bayam akhirnya luluh dan mau mengosongkan tenda depan JIS. Mereka akan menempati Rusun Nagrak, tapi dengan sejumlah syarat.


Eks Warga Kampung Bayam Bisa Huni Rusun Nagrak Gratis, DKI Mengacu ke Pergub Anies

18 jam lalu

Seorang petugas keamanan berkomunikasi dengan radio panggilnya di salah satu tower Rusunawa Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, 18 Juli 2023. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta berencana menyiapkan Rusunawa Nagrak untuk menampung warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang hingga kini masih tinggal di tenda di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Eks Warga Kampung Bayam Bisa Huni Rusun Nagrak Gratis, DKI Mengacu ke Pergub Anies

Eks warga Kampung Bayam dapat menghuni Rusun Nagrak tanpa membayar tarif sewa. Dasar hukumnya adalah Pergub yang diterbitkan Anies Baswedan pada 2020.


Prabowo Menolak Bercermin di Acara Mata Najwa - UGM, Apa Manfaat Berkaca untuk Refleksi Diri?

19 jam lalu

Bakal calon presiden dari partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan gagasan di UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa, 19 September 2023. Bicara gagasan yang menghadirkan tiga bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subanto tersebut memberikan kesempatan bacapres menyampaikan gagasan jika terpilih menjadi presiden. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Prabowo Menolak Bercermin di Acara Mata Najwa - UGM, Apa Manfaat Berkaca untuk Refleksi Diri?

Bercermin dan refleksi memainkan peran penting dalam fungsi psikologis dan emosional seseorang. Prabowo menolak bercermin di acara Mata Najwa.


Anies Baswedan Umumkan 9 Anggota Badan Pekerja Koalisi Tim Pemenangan AMIN

22 jam lalu

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan bersama dengan Muhamimin Iskandar (Cak Imin) mengumumkan Badan Pekerja (BAJA) untuk Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhamimin Iskandar (AMIN) dari Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan yang berada di Jalan Brawijaya X Nomor 46. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jumat, 22 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Anies Baswedan Umumkan 9 Anggota Badan Pekerja Koalisi Tim Pemenangan AMIN

Anies Baswedan mengumumkan sembilan anggota Badan Pekerja (BAJA) Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhamimin Iskandar (AMIN).