PKB Minta Presiden Jokowi Netral dalam Pilkada DKI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy. Tempo/Tony Hartawan

    Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKB, Lukman Edy, meminta Presiden Joko Widodo netral dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017, terutama di pilkada DKI Jakarta.

    Lukman melanjutkan, kenetralan Jokowi diperlukan agar masyarakat tidak rugi. "Karena, siapa pun yang menang di Jakarta, harus menjadi tangan presiden dalam menjalankan pemerintahannya nanti," ujar dia dalam diskusi pilkada damai di Gedung DPR, Kamis, 27 Oktober 2016.

    Selain Jokowi, kata Lukman, kenetralan juga harus terjadi di lingkungan Istana Presiden. Apalagi Lukman mendengar masyarakat sudah menghubung-hubungkan adanya pasangan calon yang didukung Istana Presiden.

    Selain itu, Lukman menjelaskan, revisi Undang-Undang Pilkada terakhir bertujuan melengkapi kesuksesan pemilihan sebelumnya pada 2015. "Kami ingin meningkatkan kualitas, seperti pengawasan, penyelenggaraan, dan penegakan hukum," katanya.

    Lukman menambahkan, pemerintah daerah diberi kewajiban untuk mensosialisasi pilkada. Termasuk, kata dia, menaikkan angka partisipasi pemilih. "Tapi tidak melibatkan pegawai negeri, tidak ada politik uang, serta tidak memakai isu ras dan agama," ujarnya.

    ANTARA


    Baca Juga:
    Penuhi Panggilan MKD, Ruhut Sitompul: Santai Aja, Bos!
    Jessica Dibui 20 Tahun, Otto: Lonceng Kematian bagi Keadilan
    Bertemu Pasukan Irak, Ucapan Anak Mosul Ini Mengharukan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.