TEMPO.CO, Jakarta – Pemilihan kepala daerah serentak 2017 turut berlangsung di Provinsi Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif dan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy akan saling berhadapan di sana. Salah satu program kerja terpenting bagi para gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti adalah penataan keuangan pemerintah. Berikut ini klaim para kandidat.
Rano Karno
Gubernur Banten Rano Karno mengakui sulit mengelola keuangan Provinsi Banten karena permasalahan pengelolaan masa lalu. Menurut Rano, banyaknya permasalahan yang diwariskan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi penyebab laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten mendapat predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Memang tidak mudah keluar dari lumpur, tapi kami tetap berusaha keluar,” ujar Rano, Juni 2015, saat masih berstatus pelaksana tugas gubernur.
Wahidin Halim
Wahidin, yang akan berpasangan dengan putra sulung mantan Gubernur Banten Atut Chisiyah, Andika Hazrumy, pernah berjanji akan memperbaiki keuangan Pemerintah Provinsi Banten agar mencapai WTP (wajar tanpa pengecualian).
"Kalau saya jadi gubernur, akan saya bikin WTP laporan keuangan Provinsi Banten,” ujar Wahidin, 22 Mei 2016.
***
Faktanya:
Badan Pemeriksa Keuangan dalam rilis tahunannya baru memberikan opini membaik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Provinsi Banten dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) pada 2015. Sebelumnya, selama dua tahun dari 2013, pemerintah Banten mendapat status tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) dari BPK.
Baca Referensi:
BPK Beri Opini Disclaimer untuk LHP 2013 Pemprov Banten
Dicap Disclaimer oleh BPK, Rano Karno Kumpulkan Kepala Dinas
Situs resmi BPK, 1 Juni 2016: LHP Tahun 2015 Provinsi Banten Berstatus WDP
Keterangan foto: Gubernur Rano Karno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2015 Provinsi Banten dari anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara, 30 Mei 2016/ANTARA
EVAN K.
