Jadi Tersangka Menjelang Pilkada, Ini Kata Bupati Takalar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pihak Museum Rekor Indonesia menyerahkan sertifikat Muri kepada bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin (kanan) pada festival Pulau Sandrobengi, Kabupaten Takalar, Sulsel, Sabtu 11 Oktober 2014. TEMPO/Iqbal Lubis

    Pihak Museum Rekor Indonesia menyerahkan sertifikat Muri kepada bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin (kanan) pada festival Pulau Sandrobengi, Kabupaten Takalar, Sulsel, Sabtu 11 Oktober 2014. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.COMakassar - Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin enggan mengomentari status tersangka yang membelitnya dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah negara.

    "Silakan berproses. Biarlah hukum yang berbicara," ujar dia dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 25 Oktober 2016.

    Burhanuddin mengatakan ia belum mengetahui status hukum yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Dia juga menolak berspekulasi tentang kemungkinan adanya motif politisasi kasus itu menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2017. "Saya tidak tahu semua itu," katanya.

    SimakJK Minta Pemberantasan Korupsi Gunakan Restorative Justice

    Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan tanah negara seluas 150 hektare di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, pada 2015. Nilai penjualan lahan itu Rp 15 miliar.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Hidayatullah mengatakan keterlibatan Burhanuddin sangat kuat dalam kasus ini. "Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah," ucapnya.

    Burhanuddin adalah tersangka keempat dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan Camat Mangarabombang Muhammad Noer Utary, Kepala Desa Laikang Sila Laidi, dan sekretaris desa Andi Sose sebagai tersangka dalam kasus lahan Laikang.

    Hidayatullah menjelaskan, tindakan Burhanuddin menjual lahan itu telah mengakibatkan negara kehilangan aset. Padahal, kata dia, Badan Pertanahan Nasional telah memberi peringatan agar lahan tersebut tidak dijual. "Tapi dia mengabaikan dan tetap menyetujui penjualan lahan tersebut," tuturnya.

    BacaAPBN 2017 Ingin Stabil, Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak

    Burhanuddin, dia melanjutkan, menjual lahan itu kepada PT Karya Insan Cirebon untuk dijadikan kawasan industri. Padahal, sejak 1999, lahan tersebut sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan pembangunan kawasan transmigrasi.

    PT Karya, ucap dia, mengajukan proposal kepada pemerintah Takalar. Lalu, kata Hidayatullah, Burhanuddin mengeluarkan izin prinsip pada 2015. "Izin keluar, camat, kepala desa menjual lahan dengan merekayasa kepemilikan lahan," tuturnya.

    Selain itu, penetapan tersangka Burhanuddin bertepatan dengan momen pemilihan kepala daerah di Kabupaten Takalar. Burhanuddin maju kembali bersama pasangannya, Natsir Ibrahim, dan diusung tujuh partai politik, yakni Golkar, Hanura, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan.

    Sedangkan lawan Burhanuddin dalam pilkada nanti ialah Syamsari Kitta-Ahmad Daeng Se’re, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera, NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun Hidayatullah membantah penetapan ini berkaitan dengan pilkada. "Tidak ada unsur politis, ini murni hukum," ujarnya.

    ABDUL RAHMAN

    Baca Juga:
    Wapres JK: Indonesia Juara Dunia Hukum Koruptor
    Soal Panama Papers, Ketua BPK: Saya Tak Ada Tanggapan
    Pertalite Diduga Oplosan, Polisi Segel SPBU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.