Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara KPU Jakarta Mencegah Kampanye Hitam di Media Sosial

Editor

Bagja

Ilustrasi kampanye hitam.
Ilustrasi kampanye hitam.
Iklan

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta mewajibkan semua akun media sosial yang digunakan untuk kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur didaftarkan paling lambat 27 Oktober atau sehari sebelum masa kampanye. 

Dengan begitu, akun yang didaftarkan tersebut merupakan akun resmi pasangan calon gubernur dalam mengkampanyekan visi, misi, serta program mereka. ”Tak ada pembatasan jumlah akun media sosial. Agar jelas, semua akun resmi harus didaftarkan,” kata Dahlia Umar, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPUD DKI Jakarta, di kantornya pada Sabtu lalu, seperti dikutip dari Koran Tempo edisi 3 Oktober 2016.

BACA: Berani Kampanye Hitam di Medsos? Polisi Siapkan Patroli Cyber

Pendaftaran ke KPU, kata Dahlia, dilakukan sebagai antisipasi akun-akun yang membuat kampanye hitam. Selain isu kesukuan, etnis, dan agama, contoh lain yang diharamkan adalah penistaan kelompok lain, mempersoalkan dasar negara, menghina, menghasut kekerasan atau provokasi, dan pelecehan.

Ketua KPU Jakarta Soemarno mengatakan tim sukses setiap calon harus mendaftarkan akun media sosial. Aturan itu baru berlaku pada tahun ini dan tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

BACA: OPINI: Tanggalkan Kampanye Hitam

Soemarno mengatakan media sosial menjadi medium efektif untuk berkampanye karena lebih cepat menyebarkan informasi. Masalahnya, informasi cepat belum tentu benar. Tak jarang, kata Soemarno, kampanye hitam bertebaran di media sosial. 

Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan pihaknya bakal menggandeng kepolisian dan kejaksaan menjaring isu SARA saat kampanye nanti. Jika ada yang terbukti menyebarkan isu itu, kata dia, ada sanksi berupa pidana paling sedikit tiga bulan dan paling lama 18 bulan penjara. “Setiap pelanggaran pasti akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

DEVY ERNIS | LARISSA HUDA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar tokoh persatuan dan pembangunan dari PPP di DPW PPP, Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad, 30 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.


MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai memimpin rapimgab membahas pemilihan wagub DKI di lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana
MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.


Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

20 Mei 2021

Layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunujukkan Rizieq Shihab sedang membacakan nota pembelaan atas perkara kerumunan, Kamis, 20 Mei 2021. TEMPO/M Yusuf Manurung
Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Rizieq Shihab mengklaim perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum melainkan politik. Ia kemudian berkisah tentang Pilkada DKI.


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.


Anies Baca How Democracies Die, Politikus Nasdem Jadi Ingat Kejadian Pilkada DKI

23 November 2020

Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada berlangsung sangat panas. Namun kemenangannya diwarnai berbagai isu seperti agama, ras, antargolongan, dan politik uang. Beberapa lembaga survey menyebut elektabilitas Anies bisa diperhitungkan dalam kontes Pilpres 2019. Namun Anies beberapa kali mengatakan akan konsentrasi mengurus Ibu Kota. TEMPO Magang/Wildan AR
Anies Baca How Democracies Die, Politikus Nasdem Jadi Ingat Kejadian Pilkada DKI

Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengingat kembali bagaimana kursi Gubernur DKI Jakarta dimenangkan Anies Baswedan setelah menyimak buku berjudul How Democracies Die.