Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Sumenep Diselidiki  

image-gnews
Pencoblosan ulang yang direkomendasikan oleh Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur ini dikarenakan adanya nama pemilih ganda yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di TPS ini. TEMPO/Fully Syafi
Pencoblosan ulang yang direkomendasikan oleh Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur ini dikarenakan adanya nama pemilih ganda yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di TPS ini. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.COSumenep - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyatakan akan menelusuri keabsahan empat lembar surat rekomendasi pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Sumenep. Empat surat itu datang dari wilayah kepulauan, yakni Kecamatan Pulau Masalembu, Pulau Ra'as, Pulau Sepeken, dan Kecamatan Guluk-guluk. 

Komisioner Panwaslu Sumenep Anwar Noris menilai ada yang tidak beres dengan rekomendasi itu. Pertama, Panwas Kabupaten tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan dari keempat Panwas Kecamatan bahwa mereka mengeluarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang. 

"Karena itu, kami kaget, kok bisa ada surat rekomendasi itu," kata Anwar, Jumat, 18 Desember 2015.

Anwar menjelaskan, jika melihat undang-undang pengawasan pemilu, Panwas Kecamatan mempunyai wewenang membuat rekomendasi tanpa persetujuan Panwas Kabupaten. Meski begitu, rekomendasi tersebut harus melalui kajian mendalam atas setiap dugaan pelanggaran pilkada, termasuk harus dibawa ke rapat pleno dan disetujui oleh semua anggota Panwas Kecamatan. 

"Untuk rekomendasi dari Panwascam Masalembu, kabarnya hanya ditandatangani satu anggota saja," ujar Anwar.

Yang lebih mengherankan, menurut Anwar, pada Rabu malam lalu, pihaknya menggelar pertemuan dengan Panwas Kecamatan di kantor Panwaslu Sumenep. Saat itu Panwas empat kecamatan itu tidak ada yang menyatakan akan atau telah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adanya surat rekomendasi pemungutan suara ulang itu justru diungkap saat rapat pleno terbuka dengan agenda rekapitulasi penghitungan suara pilkada 2015 pada Kamis, 17 Desember 2015. Dalam rapat itu, Siti Nur Aisyah, yang merupakan saksi pasangan calon Zainal Abidin-Dewi Khalifah, mengaku telah mengantongi rekomendasi pemungutan suara ulang dari empat panitia pengawas pilkada tingkat kecamatan. 

"Rekomendasi itu kami terima sehari sebelum rekapitulasi, pagi hari saat rekapitulasi akan dimulai," katanya. 

Siti yakin rekomendasi itu sah karena ditandatangani oleh anggota Panwas setempat lengkap dengan stempel basah. Soal keraguan Panwas Kabupaten atas keabsahan surat rekomendasi itu, Siti menilai hal itu merupakan persoalan internal Panwas. "Kami berharap rekomendasi itu segera dilaksanakan," ujarnya.

Adapun permohonan tuntutan pemungutan suara ulang yang disuarakan kubu Zainal-Dewi muncul setelah hasil rekapitulasi pilkada Sumenep 2015 itu menyatakan perolehan suara pasangan Busyro Karim-Fauzi unggul tipis. Dengan hasil itu, Busyro Karim yang merupakan calon petahana akan kembali memimpin Kabupaten Sumenep lima tahun ke depan. 

MUSTHOFA BISRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

13 Januari 2024

Warga memasukkan surat suara Pemilu 2024 ke dalam kotak suara saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), SDN Buaran, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 26 Desember 2023. KPU Kota Pekalongan menggelar simulasi tersebut menggunakan lima jenis surat suara yang digunakan pemilih sehingga dapat memberikan gambaran persiapan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

Bawaslu akan segera menggelar seleksi pengawas TPS atau PTPS gelombang kedua pada 24 Januari-7 Februari 2024. Begini syarat pendaftaran peserta.


Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

24 Desember 2023

Bawaslu Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, memantau kegiatan Car Free Day di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, guna memastikan tidak ada kampanye atau membawa atribut kampanye, pada 24 Desember 2023.TEMPO/ Advist Khoirunikmah
Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menteng menemukan sejumlah orang memakai baju pasangan capres-cawapres 2024 di area CFD Jakarta.


Dijuluki sebagai Kampung Pengemis, Warga di 4 Daerah ini Mayoritas Meminta-minta

14 Agustus 2023

Ilustrasi pengemis. newsgram.com
Dijuluki sebagai Kampung Pengemis, Warga di 4 Daerah ini Mayoritas Meminta-minta

Kampung pengemis adalah julukan untuk menyebut suatu daerah yang mayoritas penduduknya mengemis. Baik itu yang miskin atau berkecukupan.


Kadar Oksigen Tinggi, Pulau Giliyang di Sumenep Jadi Destinasi Wisata Kesehatan

8 Juli 2023

Pulau Giliyang, Sumenep. Foto : Kab. Sumenep
Kadar Oksigen Tinggi, Pulau Giliyang di Sumenep Jadi Destinasi Wisata Kesehatan

Wisatawan membanjiri Pulau Giliyang di Kabupaten Sumenep karena memiliki kadar oksigen di atas rata-rata sehingga menjadi destinasi wisata kesehatan.


Sandiaga Uno Ingin Rebranding Pariwisata Sumenep: Islami, Indonesiawi, Madurawi

3 April 2022

Sandiaga Uno dalam salah satu videonya. Foto: Instagram @sandiuno.
Sandiaga Uno Ingin Rebranding Pariwisata Sumenep: Islami, Indonesiawi, Madurawi

Sandiaga Uno memaparkan destinasi wisata menarik di Kabupaten Sumenep. Mulai dari wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, hingga ekonomi kreatif.


Wisata ke Sumenep Tak Perlu Uang Tunai, Pakai Kartu Wisata

6 Maret 2020

Seorang  wisatawan berjalan menyusuri pasir putih di Pantai Slopeng yang berada di Kecamatan Dasuk, Sumenep, Madura.  Jika datang pada akhir pekan dan hari libur, pengunjung bisa menikmati pantai dengan menunggang kuda di sepanjang pantai berpasir putih. Tempo/Rully Kesuma
Wisata ke Sumenep Tak Perlu Uang Tunai, Pakai Kartu Wisata

Kartu Wisata Berlangganan dibuat bersama Bank Jatim, BRI, dan beberapa bank yang memiliki kantor cabang di Kabupaten Sumenep.


Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

29 Juni 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Dua Orang Sempat Ditangkap di Pilkada Kota Bekasi, Siapa Mereka?

Sebanyak dua orang sempat ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pilkada Kota Bekasi pada Rabu 27 Juni 2018 lalu.


Gempa Sumenep, Jumlah Korban Luka Bertambah Jadi 6 Orang

14 Juni 2018

Kondisi bangunan atau rumah yang runtuh akibat Gempa berkekuatan 4,8 Skala Richter yang mengguncang Sumenep, Jawa Timur pada Rabu malam, 13 Juni 2018. Dok. BNPB
Gempa Sumenep, Jumlah Korban Luka Bertambah Jadi 6 Orang

Jumlah korban gempa akibat gempa Sumenep pada Rabu malam bertambah. BNPB masih terus melakukan pendataan.


Gempa Sumenep, BPBD Siapkan Bantuan Sembako dan Selimut

14 Juni 2018

Beberapa rumah yang terdampak gempa di Sumenep meliputi rumah warga roboh yang tersebar di kec.manding, Kec.Dasuk dan Kec.batuh putih. Sumber : Pusdalops BPBD Kab. Sumenep
Gempa Sumenep, BPBD Siapkan Bantuan Sembako dan Selimut

Gempa Sumenep terjadi pada Rabu malam, 13 Juni pukul 20.06 WIB dengan kekuatan 4,8 SR.


Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

17 Mei 2018

Harga mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah murah. Seringkali, seorang calon sampai harus berutang atau meminta bantuan dari pengusaha setempat. Bantuan itu ternyata tak gratis. Harus ada
Pengawas Pilkada Awasi Politik Uang Berkedok Santunan

Pemberian bantuan seperti bingkisan lebaran atau Ramadan tidak boleh ada simbol-simbol tentang pemilihan kepala daerah.