Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Serentak, Calon Belum Serahkan Laporan Dana Kampanye

image-gnews
Artis dangdut Inul Darartista pada Kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep nomor urut 4 Syamsuddin A. Hamid-Syahban Sammana saat menghibur simpatisan di Lapangan alun-alun Pangkep, Sulawesi Selatan, 5 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
Artis dangdut Inul Darartista pada Kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep nomor urut 4 Syamsuddin A. Hamid-Syahban Sammana saat menghibur simpatisan di Lapangan alun-alun Pangkep, Sulawesi Selatan, 5 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, mengatakan pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum bersikap tegas terkait dengan dana kampanye para calon. Menurut dia, hingga saat ini, belum ada pasangan calon yang ikut dalam pilkada serentak menyerahkan laporan dana awal kampanye.

“Ini penting dijadikan perhatian KPU dan KPUD. Karena, kalau tidak memberikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), calon bisa dikenai sanksi dengan membatalkan pencalonan," katanya, Ahad, 6 Desember 2015.

Menurut Wawan, aturan para calon wajib mencatat sumber dana dan penggunaan dana kampanye itu sudah ada dalam Peraturan KPU tentang dana kampanye. Dana kampanye tersebut harus transparan dan jelas sumbernya dari mana. "Tidak boleh sumbangan perusahaan," ujarnya.

Prinsip keterbukaan, kata Wawan, sangat penting untuk melihat postur anggaran yang digunakan calon dan mengetahui sumber dana yang diperoleh. Sebab, Wawan mengaku masih menemukan sumbangan yang tidak jelas sumbernya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini agar dapat dilihat penyumbang dananya. Korupsi selalu ada kaitan dengan konflik kepentingan," tuturnya. Wawan berharap KPU bisa bersikap tegas jika laporan dana kampanye tidak sesuai.

ARKHELAUS W

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Novel Baswedan Sebut Ketua KPK Firli Bahuri sebagai Penjahat Besar

25 November 2023

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam aksi cukur gundul setelah penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 23 November 2023. Foto: Urry Kartopati
Alasan Novel Baswedan Sebut Ketua KPK Firli Bahuri sebagai Penjahat Besar

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai penjahat besar. Ini alasannya.


Cegah Korupsi di Pelabuhan, Pelindo Gandeng Ombudsman dan TII

19 Agustus 2023

Cegah Korupsi di Pelabuhan, Pelindo Gandeng Ombudsman dan TII

Nota kesepahaman dengan Ombudsman untuk memperbaiki kualitas pelayanan Pelindo. BUMN ini juga sebelumnya telah menggandeng TII.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

6 Februari 2023

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

4 Februari 2023

Ilustrasi korupsi
Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

29 September 2022

Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak menyampaikan paparan saat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28-9-2022). ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/foc.
Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK, Impunitas Terhadap Koruptor Dikhawatirkan Semakin Menjadi

Terpilihnya Johanis Tanak sebagai penggati Lili Pintauli Siregar dikhawatirkan membuat impunitas terhadap koruptor semakin menjadi.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara

25 Januari 2022

Ilustrasi korupsi
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara

Wawan Suyatmiko, mengatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berhasil memperoleh skor 38 di mana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu.


Bahas Transparansi, TII: 20 BUMN Tidak Menyediakan Laporan Keuangan

17 Juni 2021

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Bahas Transparansi, TII: 20 BUMN Tidak Menyediakan Laporan Keuangan

Transparency International Indonesia (TII) mencatat puluhan BUMN tidak mempublikasi informasi laporan tahunan dan keuangan.


Peneliti TII Sebut 82 Persen Komisaris BUMN Bukan dari Profesional

16 Juni 2021

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Peneliti TII Sebut 82 Persen Komisaris BUMN Bukan dari Profesional

Sebagian besar pengangkatan komisaris BUMN bersifat politis.


ICW dan TII Beri Rapor Merah untuk KPK Era Firli Bahuri

25 Juni 2020

Ketua KPK Firli Bahuri, bersiap memasak nasi goreng dalam acara silahturahmi Pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Januari 2020. Acara ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi Pimpinan KPK, dengan Dewan Pengawas, Pejabat Struktural dan awak media. TEMPO/Imam Sukamto
ICW dan TII Beri Rapor Merah untuk KPK Era Firli Bahuri

ICW dan TII berpendapat upaya penindakan KPK di bawah Firli Bahuri menurun drastis dan sering menimbulkan polemik di masyarakat.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik 2 Poin

23 Januari 2020

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik 2 Poin

Transparency International Indonesia (TII) mengusulkan beberapa langkah guna menaikkanIndeks Persepsi Korupsi pada sektor penyalahgunaan wewenang.