TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menyatakan ada kendala distribusi logistik Pilkada 2020 di sejumlah daerah di Papua, terutama di Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan kendala ini mencakup daerah dengan pemilihan suara menggunakan surat suara maupun noken.
"Di Kabupaten Yalimo ada kendala distribusi logistik di satu distrik karena ada aksi pengepungan oleh massa menolak distribusi logistik," kata Pramono dalam konferensi pers daring, Rabu, 9 Desember 2020.
Pramono menjelaskan, massa aksi yang mengepung itu menuntut agar pemungutan suara di distrik tersebut menggunakan noken. Padahal, aturan yang ada menyatakan pemungutan di Yalimo melalui surat suara.
"Sehingga sampai tadi pagi persoalan ini belum bisa diatasi. Kemungkinan akan dilakukan pilkada susulan," kata Pramono.
Adapun di Yahukimo, Pramono melanjutkan, hingga kemarin terhitung baru 21 distrik yang sudah terdistribusi logistik dari total 51 distrik yang ada. Penyaluran logistik kembali dilakukan besar-besaran pada pagi tadi. Sisanya, masih ada delapan distrik yang belum terdistribusi logistik pilkada.
"Kami masih menunggu informasi dari sana karena teman-teman KPU di Yahukimo ataupun di Papua, terus komunikasi dengan teman Bawaslu apakah nanti bisa dilakukan pilkada susulan untuk delapan distrik itu," ujar Pramono.
Menurut Pramono, dari 51 distrik di Yahukimo, satu distrik menggunakan metode pencoblosan surat suara, sedangkan 50 lainnya sistem noken. "Jadi logistik yang terlambat ini juga bagian dari yang seharusnya pemungutan suara noken," kata Pramono.
