Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Sebut Persiapan Pilkada 2020 Sudah Matang

Reporter

image-gnews
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik pada Rakor Arah Kebijakan Pemerintah Daerah 2020 yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. ANTARA/ Humas Pemprov Sulba
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik pada Rakor Arah Kebijakan Pemerintah Daerah 2020 yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. ANTARA/ Humas Pemprov Sulba
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengklaim bahwa persiapan Pilkada 2020 sudah terencana dengan sangat baik.

Ia menyebut, tidak hanya pemerintah atau pihak penyelenggara yang aktif dalam mempersiapkan kesuksesan Pilkada, tetapi Satuan Tugas Covid-19 juga turun dan saling berkoordinasi untuk menyiapkan seluruh tahapan Pilkada dengan baik.

"Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir lantaran Pilkada sudah dipersiapakan dengan matang dengan berbagai upaya agar masyarakat terhindar dari paparan Covid-19," ujar Akmal lewat keterangan tertulis, Senin, 7 Desember 2020.

Ia mengimbau agar masyarakat tak ragu menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember. "Tugas masyarakat hanya patuhi protokol kesehatan, datang ke lokasi pada jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akmal mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk memperoleh pemimpin daerah dengan legitimasi yang kuat. "Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat, kita kan semua sepakat untuk menangani Covid-19 ini secara bersama-sama, saling bersinergi. Sinergi bersama-sama itu membutuhkan partisipasi," ujarnya.

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemilu 2024: Mempertanyakan Netralitas Aparatur Negara, Bagaimana Aturan Netralitas Polri, TNI, dan ASN?

11 hari lalu

Anggota Polisi mengikuti gelar pasukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di area Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 April 2019. Sebanyak 4 ribu anggota gabungan TNI dan Polri mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Pemilu 2024: Mempertanyakan Netralitas Aparatur Negara, Bagaimana Aturan Netralitas Polri, TNI, dan ASN?

Soal netralitas aparat belakangan jadi pertanyaan. Netralitas Polri, TNI, dan ASN memiliki aturan mengenai sikap netral dalam Pemilu 2024.


Plh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Minta Desa Berinovasi

16 hari lalu

Sesditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan aparatur desa Prorgram Penguatan Pemerintahan dan  Pembangunan Desa (P3PD), di Kendari, Sultra, Selasa, 14 November 2023.
Plh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Minta Desa Berinovasi

Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo meminta pemerintah desa untuk memunculkan inovasi-inovasi untuk memajukan desanya.


Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

24 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda tentang APBD Perubahan DKI 2023 dengan besaran Rp 79,529 triliun.


Setidaknya 5 Alasan Orang Menjadi Golput, Tidak Melulu Soal Tak Cocok Kandidat Capres-Cawapres

28 hari lalu

Ilustrasi Golput. REUTERS
Setidaknya 5 Alasan Orang Menjadi Golput, Tidak Melulu Soal Tak Cocok Kandidat Capres-Cawapres

Puluhan juta orang menjadi Golput pada Pemilu 2019. Alasannya tenyata tak melulu karena sebagai bentuk protes terhadap perpolitikan.


Mengajak Orang Lain Golput, Apakah Sanksinya?

29 hari lalu

Ilustrasi golput. Rnib.org.uk
Mengajak Orang Lain Golput, Apakah Sanksinya?

Golput adalah hak seseorang. Lantas bagaimana sanksi bagi mereka yang golput atau mengajak golput orang lain?


Impor Bawang Putih Dibenahi, Penerbitan Izin Tak Lagi Perlu Persetujuan Menteri Perdagangan

32 hari lalu

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Impor Bawang Putih Dibenahi, Penerbitan Izin Tak Lagi Perlu Persetujuan Menteri Perdagangan

Setelah dinilai maladministrasi oleh Ombudsman RI, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso menyatakan akan membenahi tata kelola pemberian izin impor bawang putih.


Wamen Desa Beri Arahan Menangkan Gibran, Pengerahan Birokrat dan Aparat Pernah Terjadi di Pilkada Solo dan Medan

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama putranya Gibran Rakabuming Raka, menantunya Bobby Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Politisi PDI-P Ganjar Pranowo, melayat keluarga menantu Presiden Selvi Ananda di Sumber, Solo, Jawa Tengah, 3 April 2018. Ayah kandung Selvi Ananda, istri Gibran Rakabuming Raka anak Presiden Joko Widodo, yakni Didiet Supriyadi meninggal dunia di RSUD Moewardi karena sakit. ANTARA/Mohammad Ayudha
Wamen Desa Beri Arahan Menangkan Gibran, Pengerahan Birokrat dan Aparat Pernah Terjadi di Pilkada Solo dan Medan

Gerakan memenangkan keluarga Presiden Jokowi bukan dalam Pemilu 2024 dengan kandidat Prabowo-Gibran saja. Peristiwa serupa terjadi di Pilkada 2020.


Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Diperpanjang Setahun, Heru Budi Akan Dievaluasi Kemendagri Tiap 3 Bulan

46 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Diperpanjang Setahun, Heru Budi Akan Dievaluasi Kemendagri Tiap 3 Bulan

Heru Budi akan kembali menjabat sebagai Pj Gubernur DKI hingga setahun mendatang. Akan dievaluasi setiap tiga bulan.


Masa Tugas Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 2024

47 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Masa Tugas Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 2024

Heru Budi Hartono menerima SK perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur dari Kemendagri.


KPU Akan Memilih Petugas KPPS Berusia Maksimal 50 Tahun

50 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari membetikan keterangan saat penyerahan buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 di kantor KPU, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Akan Memilih Petugas KPPS Berusia Maksimal 50 Tahun

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan mitigasi kematian pada petugas KPPS akan menjadi perhatian KPU. Terutama bukan berusia 50 tahun ke atas.